BANDUNG,FOKUSJabar.co.id: Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung menyiagakan tim untuk mengantisipasi masalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang jumlahnya diprediksi meningkat pada Ramadan ini.
Kabid Rehabilitasi Sosial Dinsos Kota Bandung Dadang Aziz Salim mengatakan bahwa dari hasil penjangkauan beberapa waktu lalu, ada tren baru yang mendorong PKKS turun ke jalan, yakni pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Karena tidak kerja, kemudian coba-coba ikut temannya yang di jalan. Mungkin banyak masyarakat yang bantu di jalan ya jadi semakin betah,” kata Dadang di Balai Kota Bandung Jalan Wastukencana Jabar Selasa (13/4/2021).
Pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk bisa bekerjasama guna menyasar sejumlah lokasi, seperti di tempat ibadah, tempat perbelanjaan, dan persimpangan jalan.
BACA JUGA: Dorong Pembangunan Kota Bandung Wali Kota Bandung Oded Ajak Media Massa Kolaborasi
“Saat Ramadan dan lebaran, kami sudah memetakan mungkin awalnya dari masjid-masjid dulu. Karena memang kebanyakan di pelataran. Mudah-mudahan oleh USR bisa diatasi,” kata dia.
Untuk memudahkan penjangkauan, pihaknya sudah membuat pemetaan potensi rawan timbulnya PPKS selama Ramadan ini. Area potensi PPKS ini diklasifikasikan ke dalam tiga zona yaitu zona merah, kuning dan hijau. Merah artinya rawan, kuning masih bisa diatasi dan hijau tidak terlalu mengganggu ke pengguna jalan.
Salah satu zona merah yang paling rawan di Kota Bandung berada di kawasan Pasirkoja. PPKS di wilayah tersebut justru dihimpun dan memiliki koordinator yang memimpin di area itu.
“Di sana itu mereka bisa sampai ketok-ketok pintu (kendaraan). Sulit juga dijangkau penertiban,” kata Dadang.
Bahkan, PPKS di lokasi tersebut kerap melawan ketika dilakukan penjangkauan. Sedangkan tim USR Dinsos tidak bisa melakukan tindakan tegas karena tetap mengedepankan upaya persuasif.
Pihaknya pun tidak memungkiri apabila pada Ramadan ini tim USR Dinsos Kota Bandung kerap kewalahan melakukan penjangkauan. Sehingga membutuhkan kerja sama berbagai pihak baik instansi pemerintah, lembaga swasta ataupun masyarakat.
“Kami keterbatasan sarana dan prasarana serta SDM. Karena keterbatasan anggaran, jadi kami hanya bisa merekrut 30 orang,” kata dia.
Kondisi dan situasi yang masih berada di tengah pandemi, penanganan PPKS ini akan lebih banyak pada penghalauan. Terlebih, sebagian besar PPKS justru berasal dari luar Kota Bandung.
“Lebih banyak dihalau dan tidak dibawa ke Dinsos, karena berkaitan pandemi harus berhari-hati,” kata dia.
(Yusuf Mugni/LIN)
