BANJAR,FOKUSJabar.id: Pemerintahan Kota Banjar dan Bank Indonesia (BI) Cabang Tasikmalaya membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang bertugas melaksanakan percepatan digitalisasi keuangan daerah.
“Pembentukan TP2DD ini telah diresmikan berdasarkan keputusan walikota Banjar No.580/64/2021,” kata Wali Kota Banjar Ade Uu Sukaesih, Senin (12/4/2021).
Dia mengatakan, TP2DD Kota Banjar ini diharapkan bisa terbangun dengan sinergi yang baik untuk mengakselesari implementasi digitalisasi pada sektor transasksi keuangan pemerintahan daerah.
“Maka dengan itu akan terbentuk iklim layanan keuangan pemerintah daerah yang inklusif, akuntabel, serta efisien,” katanya.
BACA JUGA: Personel Polres Banjar Berlatih Menembak
Perluasan digitalisasi ini memiliki tujuan untuk membantu tata kelola keuangan agar lebih transparan, mempercepat transaksi, dan mengurangi kebocoran keuangan pemerintahan daerah.
“Dan Kota Banjar ini menjadi daerah pertama di wilayah Priangan Timur yang membentuk TP2DD,” kata dia.
Dia menuturkan, hal ini dapat membantu masyarakat dalam mempermudah pembayaran seperti saat membayar restribusi daerah atau membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).
Ade mengaku sebetulnya sebelum Pemerintahan Republik Indonesia mendorong percepatan digitalisasi keuangan, pemerintahan yang dipimpinnya ini telah lebih dulu melakukan hal tersebut, Transaksi non tunai sudah diberlakukan sejak tahun 2018 lalu.
“Regulasinya di atur pada SK Wali Kota Banjar yang diterbitkan 2 Februari 2018 yang mana SK tersebut mengatur batasan transaksi non tunai di lingkungan pemkot Banjar mulai Rp.5 juta ke atas,” kata dia..
Kemudian, batasan transaksi non tunai tersebut pun mengalami perubahan lagi pada 20 mei 2018 hingga saat ini menjadi Rp.25 juta keatas. “Transaksi non tunai ini diberlakukan sampai tingkat desa dan kelurahan di Kota Banjar,” katanya.
(Budiana Martin/Anthika Asmara)
