BANJAR,FOKUSJabar.id: Di masa pandemi Covid-19, Pemerintah Kota (Pemkot) Banjar Jawa Barat (Jabar) banyak mengeluarkan kebijakan kepada masyarakat untuk menangani penyebaran virus Corona.
Hal tersebut menyebabkan semua lini sektor, seperti salah satunya Usaha Mikro Kecil Menangah (UMKM) berjamur atau tidak bisa menggerakkan usahanya karena jam operasionalnya yang dibatasi.
Pelaku UMKM di Banjar, Husni mengatakan, barang produksinya tak laku di masa pandemi virus Corona.
BACA JUGA: Tekan Penyebaran Covid-19, Kapolres Banjar Resmikan Pos Lantas Tangguh
“Omzet turun, karena produksi sangat sedikit,” kata Husni pada FOKUSJabar, Jumat (12/2/2021).
Husni mengaku, saat ini dia hanya mampu bertahan dengan hasil alakadarnya. Dia pun hanya melayani konsumen yang membeli secara take away (bawa pulang).
“Mau gimana lagi, usaha saat ini terkadang untung dikit terkadang tidak sama sekali. Bahkan minus, soalnya konsumen hanya dibolehkan membeli dan langsung dibawa pulang,” kata dia.
Pelaku UMKM lainnya, Agus mengaku omzet usahanya saat dilanda wabah virus Corona menurun drastis.
“Pendapatan turun drastis, pembeli sepi karena adanya aturan yang membatasi dari pemerintah,” tuturnya.
Sebagai informasi, pada 5-19 Mei 2020 lalu, Pemkot Banjar mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid 1 disambung perpanjangan PSBB jilid 2 sampai 4 Juni 2020.
Selanjutnya pada awal tahun 2021, Pemkot Banjar menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jilid 1 pada 11-25 Januari dilanjutkan PPKM 2 pada 26 Januari hingga 8 Februari. Kini diperpanjang dengan kebijakan PPKM skala Mikro hingga 22 Februari 2021.
Semua kebijakan tersebut bertujuan sama yakni pembatasan aktivitas masyarakat. Namun berbagai kebijakan terkesan dikerjakan setengah hati dan serba tanggung.
Berbagai pembatasan itu ternilai tidak efektif dalam mengendalikan wabah Corona di Kota Banjar. Data kasus covid-19 per 10 Februari 2021, ada sebanyak 640 data terkonfirmasi positif virus Corona dengan rincian 98 positif aktif, 526 selesai menjalankan perawatan dan 16 meninggal dunia, Total data covid-19 di Banjar terus mengalami peningkatan setiap harinya.
Pemkot Banjar memiliki ciri khas penanganan virus Corona terlambat antisipasi. Menarik waktu ke belakang, dipertengahan tahun 2020, Wakil Wali Kota Banjar, Nana Suryana mengatakan, penyebaran virus Corona berasal dari tranmisi luar.
Pihaknya berupaya menjaga ketat warga luar yang masuk. Akan tetapi kala itu setelah penerapan PSBB berlalu pintu masuk ke Kota Banjar terbuka lebar tanpa ada penjagaan.
Wali Kota Banjar, Ade Uu Sukaesih saat itu lebih menyibukkan blusukan ke tempat keramaian dan ke daerah untuk menyampaikan protokol kesehatan.
Saat ini pada penerapan PPKM skala Mikro atau Tingkat Desa/Kelurahan hingga RT dan RW, Pemerintah Kota Banjar menekan setiap RT memiliki posko Covid-19 untuk mendata kedatangan warga yang baru datang di daerah tersebut.
Melihat pola tersebut, sepertinya masyarakat di Kota Banjar harus menangani virus Corona dengan cara sendiri-sendiri, karena tidak ada gunanya mengandalkan pemerintah yang selalu serba salah. Jaga diri masing-masing, sekuat-kuatnya, seketat-ketatnya dan semampu-mampunya.
(Budiana Martin/Bambang)
