BANJAR,FOKUSJabar.id: Komisi III DPRD Kota Banjar meminta Dinas PUPRPKP Kota Banjar untuk tidak melanjutkan pekerjaan pembangunan Kantor Bappeda Kota Banjar. Pembangunan bisa dilanjutkan jika hasil analisis struktur pekerjaan pembangunan tahap pertama yang dilakukan konsultan independen sudah ada.
Tahun ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Banjar sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp4 milyar untuk pekerjaan lanjutan pembangunan. “Sebelum ada hasil analisis konsultan independen, kami meminta pekerjaan jangan dilanjutkan,” kata Ketua Komisi III DPRD Kota Banjar Gungun Gunawan melalui sambungan telepon, Kamis (11/2/2021).
Permintaan itu, lanjut Gungun, karena Komisi III menilai struktur pekerjaan tahap pertama dianggap kurang sesuai. Selain itu, ada kekhawatiran pihaknya pada struktur pekerjaan tahap pertama sehingga harus dilakukan analisis struktur pekerjaan tahap pertama teelebih dahulu oleh konsultan independen.
“Kami khawatir kalau pekerjaan dilanjutkan tapi belum ada hasil analisis struktur pekerjaan. Kalau ada, baru boleh dilanjutkan,” Gungun menambahkan.
BACA JUGA: Setop Diproduksi, Selamat Tinggal Isuzu Panther
Terkait anggaran yang sudah dialokasikan, Gungun mengakui jika pihaknya mempersilakan Dinas PUPRPKP untuk menganggarkannya saat rapat kerja. Namun, anggaran bisa digunakan untuk pekerjaan lanjutan pembangunan dengan catatan harus ada hasil analisis terlebih dahulu.
“Kalau soal anggaran, pada saat rapat kerja, silakan saja. Tapi ada catatan dari komisi III terkait analisis,” kata politisi PKB ini.
Gungun mengatakan, alokasi anggaran untuk pekerjaan lanjutan pembangunan kantor Bappeda Kota Banjar pun sudah dialokasikan pada tahun 2020. Namun anggaran tersebut direfocusing untuk penanganan Covid-19.
Komisi III berharap pembangunan Kantor Bappeda Banjar bisa tuntas. Jika pembangunan tidak selesai, maka akan ada kerugian keuangan negara.
“Namun tetap, catatan hasil analisisi harus selesai. Jangan sampai membahayakan karena kajian yang dimaksud itu demi keselamatan,” kata dia.
(Agus/Ageng)
