BANDUNG,FOKUSJabar.id: Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong peningkatan anggaran dan sumber daya manusia di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Subunit Pelayanan Pemeriksaan Hewan Gunung Sindur Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat.
Sebab di tengah kondisi ini tidak akan maksimal mengecek dan pemeriksaan lalu lintas hewan ternak yang masuk ke Jabar maupun yang ke luar.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Yuningsih mengatakan, pos pemeriksaan hewan Gunung Sindur Kabupaten Bogor harus memiliki komponen pengelolaan yang komprehensif. Sehingga lalu lintas pengecekan bisa dilakukan dengan baik, terlebih di tengah kondisi pandemi yang harus diperhatikan tidak hanya bentuk hewannya, tetapi juga kesehatan hewannya.
BACA JUGA : DPRD Jabar: Standarisasi Produk Bambu
Artinya, perlu alat yang memadai untuk melakukan pengecekan tersebut. Saat ini Subunit pengecekan hewan di UPTD Gunung Sindur relatif sepi dan kurang produktif.
“Perlu fasilitas yang memadai agar pelaku usaha peternakan baik dari luar daerah Jabar maupun sebaliknya bisa mengecek di UPTD Gunung Sindur,” kata Yuningsih, Senin (8/2/2021).
Adapun permasalahan lain yang dihadapi UPTD Gunung Sindur, yakni bidang SDM yang sangat tidak layak secara personal. UPTD yang hanya diisi empat staf (dua ASN dan dua honorer) ini jauh dari kata layak untuk sebuah UPTD pemeriksaan hewan. Hal itu diperparah dengan minimnya perlatan untuk pemeriksaan hewan.
“Kemungkinan sepinya pemeriksaan hewan lantaran memang tidak didukung alat yang memadai dan pegawai yang minim,” kata dia.
Pihaknya mendorong usulan untuk perbaikan baik dari sektor fasilitas UPTD maupun komponen pegawai agar lebih representatif. Terlebih menghadapi adaptasi ekonomi baru harus dipersiapkan dengan baik, apalagi retribusi di setiap UPTD sudah dihapus untuk mempermudah masyarakat.
(LIN)
