JAKARTA,FOKUSJabar.id: Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat (PD), Jovan Latuconsina mengatakan, upaya pengambilalihan paksa partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) patut menjadi perhatian pemerintah maupun masyarakat sipil. Pasalnya, bukan semata-mata persoalan internal partai.
“Ini masalah integritas, karena menyangkut suatu jabatan publik yang diamanahkan rakyat, tetapi ada dugaan disalahgunakan,” kata Jovan Latuconsina.
BACA JUGA: 4 Pernyataan Sikap DPC Partai Demokrat Garut Dukung AHY
Jovan Latuconsina menuturkan, upaya pengambilalihan paksa ini bukan isapan jempol belaka.
“Kita punya berita acara perkara berdasakan laporan lebih dari delapan orang kader kita, hasil dari pertemuan mereka dengan sejumlah mantan kader, yang ternyata di situ juga dihadiri oleh KSP Moeldoko,” ungkap Jovan Latusconsina.
“Terhadap oknum kader internal, tentu akan kita proses sesuai konstitusi (AD/ART) partai. Biarlah ini menjadi urusan internal partai kami. Sudah ada aturannya,” kata Jovan Latuconsina menambahkan.
Tetapi terkait nama tokoh publik yang dikenal dekat dengan Presiden, Jovan mengingatkan ini yang perlu diklarifikasi oleh Presiden.
“Dalam pembicaraan dengan kader kami, terucap bahwa KSP Moeldoko sudah mendapat restu dari Presiden,” kata Jovan Latuconsina.
”Itulah mengapa Ketum mengirim surat kepada Presiden, untuk mendapatkan klarifikasi, karena kita yakin ini hanya pencatutan nama,” imbuhnya.
Langkah-langkah tersebut dilakukan karena seluruh Ketua DPC dan Ketua DPD Partai Demokrat di daerah marah. Mereka tidak terima kalau kepemimpinan yang sah, hasil aklamasi Kongres V Partai Demokrat tanggal 15 Maret 2020 yang lalu, diobrak abrik oleh oknum kader dan mantan kader. Bahkan melibatkan pihak eksternal yang ada di lingkar kekuasaan.
“Bukanlah sifat seorang kesatria, jika hanya mau mengambil jalan pintas untuk mencapai keinginannya,” kata lulusan Sekolah Staf dan Komando di Nanjing Army Command College, Tiongkok ini.
Kalau negara punya UU, maka Partai punya AD/ART sebagai landasan konstitusi untuk dipedomani.
“Jika KSP Moeldoko benar-benar mencintai Demokrat, sebagaimana yang dikatakan beliau dalam konferensi pers, Senin (1/2/2021) malam, ya monggo mendaftar sebagai kader Partai Demokrat. Tapi gak bisa ujug-ujug menjadi Ketua Umum,” katanya.
Jovan Latuconsina juga mengaku salut dan bangga dengan Ketum AHY. Ketika seluruh kader meminta agar Ketum membongkar saja nama KSP Moeldoko ke hadapan publik, AHY memilih untuk tidak menyebutkan nama KSP Moeldoko.
AHY dan Moeldoko memang sama-sama lulusan terbaik Akademi Militer dan sama-sama meraih penghargaan Bintang Adhi Makayasa.
“Dalam situasi seperti ini, Ketum tetap mengedepankan kehormatan dan jiwa kesatria sebagai landasan dasar. He is an officer and a gentleman,” pungkas Jovan Latuconsina.
(Antik Asmara)
