Senin 9 Desember 2024

Menkes: Testing Corona di Indonesia Salah Secara Epidemiologi

JAKARTA,FOKUSJabar.id: Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyatakan testing Corona di Indonesia selama ini salah secara epidemiologi.

Hal tersebut merupakan respon Budi terkait upaya pemerintah soal 3T atau testing, tracing dan treatment terkait penanganan Covid-19 dalam ‘Dialog Warga ‘Vaksin & Kita’ Komite Pemulihan Ekonomi % Transformasi Jabar’ yang disiarkan di YouTube PRMN SuCi seperti dikutip Jumat (22/1/2021).

“Kita tuh nggak disiplin. Cara testingnya salah. Testingnya banyak, tapi kok naik terus. Habis, dites orang kayak saya. Setiap kali mau ke Presiden dites, (ke) Presiden dites. Barusan saya diswab. Seminggu bisa 5 kali swab karena masuk Istana. Emang bener gitu? Testing kan nggak gitu harusnya kan,” kata Budi, seperti dilansir Detik.

Menurut Menkes Budi Sadikin, testing Corona saat ini salah secara epidemiologi. Penyebabnya, testing tinggi itu sebagian di antaranya menyasar kepada pihak yang itu-itu saja. Satu orang bisa dites sampai berkali-kali dan masuk hitungan testing. Budi Sadikin mencontohkan dirinya yang seminggu bisa dites 5 kali. Dia menilai itu tidak efektif karena seharusnya yang dites adalah suspek Corona.

BACA JUGA: Pemerintah Resmi Perpanjang PPKM Sampai 8 Febuari

“Testing itu kan, testing epidemiologi ya aku diajarin tuh sama temen-temen dokter, bukan testing mandiri. Yang dites tuh orang yang suspek, bukan orang yang mau pergi kayak Budi Sadikin mau ngadep Presiden. Nanti 5 kali (dites) standar WHO kepenuhi tuh, 1 per 1.000 per minggu, tapi nggak ada gunanya testingnya secara epidemiologi,” imbuh dia.

Mantan Wamen BUMN itu menyebut hal seperti itu harus dibereskan. Dia berharap kerja sama dari semua pihak.

“Hal hal yang gitu-gitu yang mesti diberesin. Sebagian ada di tempat saya urusan testing tracingnya, walaupun saya mesti minta bantuan Kang Emil karena sekarang kan puskesmas tidak di bawah saya padahal saya harus pakai itu puskesmas. Gubernur bisa bilang, bukan di bawah saya juga itu, di bawah bupati wali kota. Kan jadi tambah complicated ini dengan UU Otonomi Daerah,” ucap menkes Budi Sadikin.

(Agung)

Berita Terbaru

spot_img