BANDUNG,FOKUSJabar.id: Direktur Jaringan Survei Pemuda dan Pelajar (JSPP) Salman Ramdani mengatakan, sebanyak 10 persen masyarakat Kota Bandung tak percaya dan sangat tak percaya akan informasi Covid-19. Sejumlah masyarakat pun mengaku tak khawatir akan Covid-19.
Salman mengatakan, hal tersebut berdasarkan dari hasil survey yang dilakukan JSPP bekerja sama dengan Bandung Kolaborasi. JSPP melakukan survei dengan metode multistage random sampling dan mengambil 500 responden yang tersebar di 30 kecamatan di Kota Bandung.
Dengan metode wawancara tatap muka, kata dia, survey tetap memerhatikan standar protokol kesehatan (prokes). Sebanyak 91 persen respoden berusia produktif antara 20-55 tahun dengan tingkat margin of error survei 4,47 persen.
JSPP pun menanyakan terkait tingkat kepuasan masyarakat pada setiap sektor. Untuk sektor pendidikan, kesehatan, serta pemberantasan KKN di tengah pandemi, mayoritas responden berpandangan puas akan kinerja Pemkot Bandung.
Namun, untuk sektor penanganan ekonomi, termasuk kemiskinan dan pengendalian harga pokok, kebanyakan responden menyatakan tak puas.
BACA JUGA: Krisis Akibat Covid-19, Sektor Usaha dan Wisata Akan Direlaksasi
Perihal tingkat kepercayaan masyarakat atas penyampaian informasi pemerintah ihwal pandemi Covid-19, sebanyak 88,6 persen responden mengaku percaya dan sangat percaya. Sebanyak 91,4 persen responden yakin Pemerintah Kota Bandung dapat mengatasi pandemi Covid-19.
Pada survey pun ditanyakan terkait respon masyarakat terkait dimulainya penyuntikan vaksin anti Covid-19. “Hasilnya menunjukkan, 72 persen responden setuju vaksinasi, 15 persen masih tak setuju, dan 13 persen tak memberikan jawaban,” kata Salman saat memberikan keterangan kepada wartawan di Warung Kopi Limarasa, Jalan Braga, Kota Bandung, Jabar, Kamis (14/1/2021).
Meski sebagian besar responden percaya dan yakin akan vaksinasi, Salman mengatakan jika hanya 46 persen yang percaya (vaksin) menjadi jawaban atas penanganan Covid-19. Sebanyak 35 persen mengaku ragu, 10 persen tak percaya, dan 9 persen responden tak menjawab.
“Hanya 53 persen responden yang setuju akan vaksin berikut vaksinasi. Terkait kesediaan mengikuti vaksinasi, sebanyak 41 persen responden tak bersedia dengan berbagai alasan dan paling banyak karena takut,” kata Salman.
Lebih lanjut Salman mengatakan, berdasarkan hasil survey, secara umum 90 persen masyarakat Kota Bandung yakin 3M dapat mencegah penyebaran Covid-19. Akan tetapi, hal itu kurang sejalan dengan penerapannya.
Lalu 63 persen responden mengaku selalu mengenakan masker, 40 persen selalu menjaga jarak, 58 persen tak pernah dan jarang berada di tengah kerumunan. Untuk kebiasaan mencuci tangan, sebanyak 67 persen yang mengaku terus melakukan langkah tersebut.
Pendapat responden perihal kebijakan Pemkot Bandung dalam penanganan pandemi Covid-19, kebanyakan tak setuju dengan pengetatan kembali aktivitas ekonomi. “Kebanyakan responden pun tak setuju akan kebijakan melanjutkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ),” kata dia.
Untuk pendapat responden perihal bantuan sosial, lanjut dia, sebanyak 59 persen mengaku mendapatkan manfaat, dan 39 persen lainnya menyatakan kurang bermanfaat. Sedangkan 2 persen tak menjawab.
“Sebanyak 55 persen responden menginginkan bantuan sosial berupa uang tunai,” Salman menambahkan.
BACA JUGA: Kota Banjar Mulai Berlakukan BLU-e
Pihaknya pun merekomendasikan kepada Pemkot Bandung agar terus berupaya menyampaikan sosialisasi beserta edukasi. Pasalnya, masih ada 10 persen responden yang tak percaya akan keberadaan Covid-19.
Tak hanya itu, pihaknya meminta pemerintah perlu memprioritaskan progam untuk mengentaskan persoalan ekonomi, termasuk kemiskinan, pengangguran, dan pengendalian kebutuhan harga pokok.
Survey yang dilakukan pihaknya, kata Salman, sebagai bentuk partisipasi dan masukan bagi pemerintah. Pihaknya berharap, hasil survey dapat menjadi bagian evaluasi setiap pemangku kepentingan terutama dalam penanganan pandemi Covid-19.
“Pemerintah perlu mengetahui ada persoalan. Penting untuk segera disikapi. Semoga, hasil survey menjadi bagian pertimbangan langkah pemerintah saat hendak mengambil kebijakan mendatang,” kata Direktur JSPP ini.
(Yusuf Mugni/Ageng)
