BANDUNG,FOKUSJabar.id: Vaksinasi untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 bagi masyarakat Indonesia sudah di depan mata. Tahun COVID-19 bagi masyarakat Indonesia di depan mata. Rencananya, tahun depan akan dimulai secara bertahap dengan kategori prioritas penerima vaksin.
Anggota Komisi 1 DPR RI dari Fraksi NasDem Muhammad Farhan mengatakan bahwa hingga saat ini publik masih berada dalam situasi ketidakpastian, terutama kalangan kurang mampu dan berada di pelosok Indonesia.
Bahkan, kata dia, upaya baru tim gugus tugas pusat dengan membentuk juru bicara (Jubir) untuk vaksinasi Covid-19 pun tidak menunjukkan dampak efektif di tengah masyarakat.
“Saya tidak mengerti, mengapa lima Jubir pemerintah yang ditunjuk untuk menjelaskan tentang Vaksin ini seperti ggak terdengar di manapun,” kata Farhan dalam keterangan persnya, Senin (14/12/2020).
BACA JUGA: Vaksinasi Covid-19 Mulai Disosialisasikan Pemkot Tasikmalaya
Menurut dia, lima Jubir tersebut belum memberikan keyakinan kepada masyarakat soal vaksin dengan transparan terkait teknis penerimaannya. Narasi komunikasi publik yang bangun oleh pemerintah tidak jelas.
“Vaksin ini harus persepsikan sebagai apa?. Solusi semua permasalahan akibat pandemi, atau salah satu dari sekian banyak solusi?. Akibatnya, publik dihadapkan pada situasi bimbang soal vaksin ini, karena sering bertolakbelakang dengan wacana terkait agenda vaksinasi. Sekarang masyarakat berspekulasi macam-macam soal vaksin Covid-19, mulai dari risiko dan manfaatnya, sampai ke pertanyaan siapa yang dapat gratis, siapa yang wajib, siapa yang harus bayar,” kata Farhan.
Lebih lanjut Farhan mengatakan bahwa ada petisi masyarakat ke DPR yang meminta vaksin untuk digratiskan sebagai respon dari pernyataan Menkes 25 jua dosis gratis, 75 juta masyarakat dapat dibeli yang ditetapkan secara sepihak.
“Bahkan Menkes juga tidak clear, siapa yang wajib dan siapa yang bisa beli. Jadi, bisa disimpulkan bahwa sampai sekarang masalah vaksin ini masih sangat belum jelas untuk masyarakat,” kata dia.
Menurut Farhan, optimisme BUMN Bio Farma merancang infrastruktur untuk kemapanan distribusi harus didukung. Kalau sudah menyiapkan sistem distribusinya, ada rasa optimis.
“Tetapi tidak menjawab distribusi dari Puskesmas ke masyarakat. Apakah akan dilakukan program seperti Pekan Imunisasi Nasional (PIN) secara serempak, atau akan diberikan selektif sesuai prioritas,” kata Farhan.
Namun yang diharapkan, kata dia, vaksinasi harus terlaksana dengan adil merata kepada masyarakat daru ujung Sabang sampai Merauke. Semua diberi vaksin dengan prinsip keadilan. Hal itu bisa tercapai jika ada transparansi, maka diharapkan pemerintah bisa memberikan transparansi dalam program vaksinasi nasional ini.
“Saat ini kita perhatikan ada komunikasi ‘Tak Kenal Maka Tak Kebal’. Layak diapresiasi sebagai usaha untuk membuat kita mengerti apa itu vaksin Covid-19. Sayangnya tidak terlihat usaha lain. Saya khawatir terjadi tumpang tindih dan tarik menarik kewenangan soal komunikasi publik. Sehingga lima Jubir vaksin Covid-19 suaranya nyaris tak terdengar. Tampaknya ada kegagalan koordinasi di antara lembaga negara dengan BUMN yang menangani Covid-19. Tercermin dari optimisme yang tiba – tiba membludak karena kedatangan 1.2 juta dosis vaksin Sinovac. Padahal BPOM tegas tidak akan keluarkan izin pemakaian darurat dalam waktu dekat,” kata Farhan.
Untuk diketahui, Jumlah kasus Covid-19 saat ini masih tinggi. Untuk itu, cara yang paling efektif dilakukan untuk mencegah penularan yaitu dengan mematuhi protokol kesehatan (prokes) dan selalu melakukan 3M (Memakai Masker, Menjaga Jarak dan Mencuci Tangan).
(LIN)
