BANJAR,FOKUSJabar.id: Sejumlah aktivis mahasiswa di Kota Banjar angkat bicara terkait penindakan penanganan penyebaran Covid-19. Mereka menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Banjar pilih-pilih dalam melakukan penindakan.
Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Banjar Irfan Ali Sya’bana mengatakan, beberapa sanksi yang diberlakukan sudah cukup baik dalam mengatasi pencegahan penyebaran covid-19. Namun harus seimbang dalam pemberlakuannya artinya tidak pandang bulu.
“Ya, Pemkot Banjar harusnya bersikap tegas secara fair atau seimbang,” kata Irfan kepada wartawan, Sabtu (5/12/2020),
Irfan mengatakan, penindakan yang dilakukan Pemkot Banjar tidak seharusnya hanya dilakukan di tempat-tempat keramaian. Seperti Pasar, maupun jalan raya.
Setiap kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pun diharuskan dilakukan penindakan penerapan protokol kesehatan. Alasannya, saat ini sudah muncul klaster perkantoran di Kota Banjar.
“Pemkot perlu melakukan sweeping mendadak pada setiap kantor OPD, agar klaster perkantoran tidak meningkat. Sementara ini, sweeping hanya dilakukan di jalan raya dan tempat keramaian saja,” Irfan menambahkan.
BACA JUGA: IDI Kota Banjar: APD Lebih Baik Digunakan Untuk Nakes
Hal senada disampaikan Sekretaris Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Banjar Budi Nugraha Pihaknya pun menyebut jika penindakan yang dilakukan pemerintah terkesan pilih-pilih.
“Supaya tidak terkesan diskriminasi, seharusnya Pemkot Banjar jangan hanya menindak masyarakat biasa saja karena banyak di birokrasi yang tidak disiplin melakukan protokol kesehatan,” kata Budi.
Sekarang ini, lanjut Budi, masyarakat sudah lelah ditekan berdisiplin menjalankan protokol kesehatan. Namun di sisi lain, para pejabat publik terlihat tidak memberikan contoh yang baik dalam penerapan protokol kesehatan tersebut.
“Masyarakat sudah lelah harus terus mengikuti imbauan Pemkot, tapi yang kerja di pemkot sendiri masih banyak yang melanggar,” Budi menegaskan.
Sudah munculnya klaster perkantoran, kata dia, harus secepatnya diantisipasi dengan tindakan tegas pemerintah seperti saat menekan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan.
“Mereka sendiri (pemerintah) juga kurang kesadaran dalam menerapkan prokes, kenapa tidak di tindak tegas,” kata Budi.
Sebelumnya, Presiden Mahasiswa (Presma) Stisip Bina Putra Kota Banjar Kresty mengatakan penindakan dalam penanganan pencegahan penyebaran Covid-19 di Kota Banjar kurang ketat. Kebijakan-kebijakan yang diambil pun tidak jelas.
“Kalau mau, Banjar itu harus ketat, Banjar Zona merah nih. Bikin kebijakan yang jelas, kalau mau lockdown sekalian, yang ketat,” kata Kresty.
Keputusan dalam mengambil kebijakan seperti lockdown, dikatakan dia, membutuhkan keberanian dari Pemkot Banjar. Hal tersebut pun memberi kesan jika pemerintah tidak sayang terhadap masyarakat..
“Tenaga medis mereka sudah lelah, sedangkan di lapangan masyarakat sudah jenuh dengan Corona,” Kresty menegaskan.
(Budiana/Ageng)
