PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Pelaksanaan Pilkada Pangandaran kampaye pasangan calon sudah dilakukan secara pribadi oleh para pendukung baik itu secara terbuka maupun secara tertutup dengan media sosial (Medsos).
Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin mengatakan, di tengah Pilkada seperti ini komplikasi dilapangan bukan hanya pada saat kampaye yang dilakukan secara tertutup atau terbuka, namun saat ini kampaye juga masif dilakukan pada medsos, maka penggunaan medsos harus secara bijak.
“Dengan demikian, etika dalam bermedsos ini menjadi titik perhatian dan harus di sosialisasikan kepada elemen masyarakat,” katanya Jumat (18/9/2020).
BACA JUGA: Polres Ciamis Sita Puluhan Botol Miras Dari Pangandaran
Menurut Noordin, hal itu merupakan tanggung jawab atau tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), seperti meminimalisir bagaimana agar pengguna medsos dalam rangka Pilkada ini harus betul – betul diberikan wawasan baik secara etika dalam bermedsos ataupun berkampanye.
“Yang saya kawatirkan banyaknya masyarakat yang terjerat dalam undang – undang ITE atau terkait dengan peraturan PKPU. Seperti adanya akun bodong, statment yang diluar edukasi, keluarnya kata – kata nyinyiran, hujatan, ataupun ujaran kebencian,” katanya.
Agus menambahakan, yang lebih dikhawatirkan lagi terjadi potensi konflik darat yang awalnya terindikasi dari bermedsos.
“Terkait pilkada, untuk Dinas Kominfo Statistik dan persandian juga harus berperan aktif dan bersinergi dengan KPU maupun Bawaslu. Artinya bagaimana peran Kominfo memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dalam menggunakan media sosial,” katanya.
(Agus/Antik)
