MYANMAR,FOKUSJabar.id: Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi secara resmi menyatakan niatnya untuk meraih masa jabatan kedua dalam pemilihan umum pada November 2020, Selasa (4/8/2020). Suu kyi memandang pemilu tahun ini sebagai ujian bagi reformasi demokratis sementara Myanmar.
Setelah puluhan tahun militer berkuasa di Myanmar, pemenang Hadiah Nobel Perdamaian 1991 karena berkampanye untuk demokrasi, mengambil kendali pemerintahan pada 2016 setelah kemenangan dalam pemilihan umum. Namun, Suu Kyi selama ini telah dipaksa berbagi kekuasaan dengan para jenderal militer.
Reputasi internasional Suu Kyi merosot karena perlakuan Myanmar terhadap warga Muslim Rohingya. Citra baiknya menurun setelah ada tuduhan keterlibatan dalam kekejaman terhadap minoritas meski dia tetap populer di dalam negeri.
Politikus yang mendapat sebutan Daw Suu (Bunda Suu) oleh warga Myanmar ini sudah menyerahkan pengajuan untuk mencalonkan diri sebagai kandidat dalam pemilu pada Selasa (4/8/2020). Perempuan kini sudah berusia 75 tahun ini pun melambaikan tangan kepada sekitar 50 pendukungnya di pinggiran kota Yangon yang mengenakan masker wajah berwarna merah sebagai bukti dukungan untuk partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dan berteriak: ‘Bunda Suu, sehatlah’.
BACA JUGA: KPU Cianjur Targetkan Peningkatan Partisipasi Pemilih Pilkada 2020
Pada 2017, tindakan keras pimpinan militer di Myanmar mengakibatkan lebih dari 730 ribu warga Rohingya melarikan diri melintasi perbatasan ke Bangladesh, tempat mereka berlindung di kamp-kamp pengungsi. Penyelidik dari PBB menyimpulkan, kampanye militer telah dilakukan dengan ‘niat genosida’.
Pada Januari, Suu Kyi mengakui kejahatan perang mungkin dilakukan terhadap Rohingya, tetapi membantah adanya genosida. Dia mengatakan, para pengungsi Rohingya telah melebih-lebihkan tentang pelanggaran yang terjadi terhadap mereka.
Mayoritas Muslim Gambia telah mengajukan gugatan pada November 2019 di Mahkamah Internasional (ICJ) yang menuduh Myanmar melakukan genosida terhadap komunitas Rohingya.
Pemerintah Myanmar pun telah mengajukan laporan tentang kepatuhannya terhadap langkah-langkah untuk melindungi Rohingya, tetapi rincian dokumen tersebut belum dipublikasikan.
Di bidang domestik, pemerintahan Suu Kyi telah goyah dalam upaya perundingan damai dengan kelompok-kelompok bersenjata etnis di berbagai daerah di Myanmar. Sementara keadaan ekonomi Myanmar yang sulit menghadapi tekanan baru dari pandemi virus corona.
Partai Solidaritas Persatuan dan Pembangunan (USDP) yang didominasi militer dan pensiunan pegawai negeri Myanmar akan menjadi lawan utama NLD.
(Ageng/ANT)
