GARUT,FOKUSJabar.id: DPRD Garut, Jawa Barat telah menggelar Rapat Paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD setempat, Jumat (17/7/2020) lalu.
Dalam Pandangan Umumnya, Partai Demokrat (PD) melalui Ketua Fraksi, Cucu Suhendar menyoroti belum optimalnya upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Artinya, kenaikannya tidak terlalu signifikan.
Pihaknya melihat bahwa dinas penghasil belum serius mengoptimalkan perangkat yang ada. Semisal, belum efektifnya Taping Box yang selama ini dijalankan.
Baca Juga: Partai Demokrat Tasikmalaya Jaring Delapan Balonbup
“Untuk itu, Kami dorong agar ada upaya serius dari semua dinas penghasil PAD,” kata Cucu, Senin (20/7/2020).
Terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pihaknya meminta penjelasan Bupati, Rudy Gunawan mengenai posisi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang mempunyai tugas pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai amanat Peraturan Pemerintan (PP) No60 Tahun 2008.
“Hal itu menyusul adanya sejumlah temuan BPK RI,” kata Ketua Fraksi.
Pihaknya juga mengapresiasi positif atas keberhasilan Bupati beserta jajaranya yang di dalamnya tidak terjadi temuan BPK RI yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. Prestasi tersebut tentu saja harus dipertahankan dan ditingkatkan.
“Kami berharap, prestasi WTP dari BPK RI jangan sampai tercoreng oleh hasil temuan yang berpotensi menimbulkan kerugian Negara,” katanya.
Dia juga menyoroti temuan BPK RI tentang adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan Negara (kekurangan volume) dan denda keterlambatan atas belanja modal gedung dan bangunan pada lima SKPD serta kekurangan volume atas realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas PUPR.
“Kami desak Bupati agar menginstruksikan kepada pimpinan dan jajaran SKPD yang di dalamnya terjadi temuan yang berpotensi menimbulkan kerugian Negara agar secepatnya meminta pihak ketiga mengembalikannya,” kata Cucu.
“Jangan menunggu sampai batas akhir waktu yang telah ditetapkan. Pimpinan SKPD terkait harus segera mengambil tindakan pro aktif dan gerak cepat,” kata dia menambahkan.
Fraksi juga mendorong seluruh pimpinan SKPD meluruskan persepsi bahwa ketika terjadi pemeriksaan sampel kegiatan oleh BPK RI akan dicari-cari kesalahan. Pasalnya, banyak SKPD yang tidak ditemukan adanya temuan.
“Jangan sampai ketika terjadi temuan terkesan menyalahkan pihak pemeriksa. Padahal kondisi ril di lapangan memang terdapat masalah,” pesan Cucu.
Menurut dia, BPK RI menemukan sejumlah kelemahan SPIP dalam penyusunan laporan keuangan. Terutama dalam penatausahaan belanja hibah dan asset tetap Pemkab. Alhasil, BPK RI membekali sejumlah rekomendasi yang dapat dilakukan bupati.
Pihaknya juga meminta penjelasan Bupati terkait tindak lanjut penyelesaian kerugian Negara/daerah. Diantaranya, denda keterlambatan WP Hotel dan Restoran pada Bapenda.
Pekerjaan rehab gedung PMI, rehab gedung Puskesmas Singajaya, pembangunan RS Malangbong, belanja modal gedung pada Disnaker.
Beberapa pekerjaan di Dinas PUPR, Perkim, proyek pengerjaan pasar Desa Pancasura, gedung kantor dan pasar Leles dan kegiatan penataan hutan kota Kubang di Dinas Lingkungan Hidup.
Pihaknya juga meminta Bupati segera menyelesaikan Jalan lingkar Cipanas agar tidak terjadi kemacetan lalulintas serta mendorong agar perencanaan pembangunan dilakukan secara matang.
“Kami masih menemukan adanya anggaran yang tidak terserap dalam jumlah cukup besar di Dinas Kesehatan dan PUPR,” kata Cucu.
Lalu permasalahan pengelolaan pasar yang hingga saat ini masih carut marut dan terkesan tidak kunjung diselesaikan. Padahal, jika dikelola dengan baik maka retribusinya akan menambah PAD secara signifikan.
Contohnya, pasar Limbangan yang dikelola dengan sistem Bangun Guna Serah (BGS) belum memberikan kontribusi. Baru pasar Cibatu yang bisa memberikan kontribusi Rp5 juta dalam beberapa tahun.
(Bambang Fouristian)
