BANDUNG,FOKUSJabar.id: Kalangan DPRD Jabar melayangkan sejumlah pertanyaan kepada Gubernur Jabar Ridwan Kamil (Emil) terkait penyerapan anggaran bermasalah.
Hal itu terjadi saat pembacaan pandangan umum fraksi DPRD Jabar terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2019 .
Ketua DPRD Jabar Brigjen TNI (Purn) Taufik Hidayat mengatakan bahwa pertanyaan seputar penggunaan anggaran daerah yang dinilai bermasalah itu merespon nota pengantar pertanggujawaban pelaksanaan APBD 2019 14 Juli 2020 lalu.
“Jadi ini hasil dari tindaklanjut pembahasan di tingkat komisi dan fraksi DPRD yang kemudian mengkristal. Fraksi meminta Gubernur menjelaskan, salah satunya terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan,” kata Taufik seusai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (20/7/2020).
Sementara itu, anggota Fraksi Golkar DPRD Jabar Sri Rahayu mengatakan, masalah tersebut hadir akibat kurangnya optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang ada. Begitupun anggota fraksi lain Ade Puspitasari yang menyebutkan, dari hasil audit BPK RI perwakilan Jabar terdapat 54 permasalahan kecurangan penerimaan sebesar Rp67,42 milyar.
“Kami meminta Gubernur Jabar menjelaskan permasalahan tersebut. Merujuk hasil identifikasi BPK RI Perwakilan Jabar, ditemukan 192 permasalahan pertanggungjawaban realisasi belanja daerah yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp113,69 milyar,” kata Ade.
BACA JUGA: Ketua DPRD Jabar: Pemimpin Harus Berkearifan Lokal
Tidak hanya itu, sejumlah fraksi pun mencermati rendahnya penyerapan belanja daerah, seperti belanja tidak langsung 93,65 persen dan belanja langsung 85 persen.
“Kami mohon Gubernur menjelaskan perbedaan Sisa Hasil Penggunaan Anggaran (Silpa) yang dicantumkan pada APBD 2020,” kata dia.
Selain itu Ade pun meminta gubernur menjelaskan permasalahan seputar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Terlebih, kata dia, BUMD Provinsi Jabar adalah salah satu tulang punggung pemasukan daerah.
“Tetapi sampai saat ini pengelolaan di beberapa BUMD masih bermasalah,” kata dia.
(Olin)
