TASIKMALAYA, FOKUSJabar.id: Anggaran Covid-19 senilai Rp50.669.503.700 dari Bantuan Tidak Terduga (BTT) yang diterima beberapa SKPD Kabupaten Tasikmalaya masih menyisakan pertanyaan besar dalam laporan pertanggungjawaban terhadap publik. Padahal dana tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya.
Anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Muslim mengatakan, anggaran Covid-19 realisasinya tumpang tindih dan kurang rasional. Seperti Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) dari mulai pengadaan kebutuhan tidak realistis.
“Contoh, pengadaan barang di Dinas Kesehatan dan RSUD harganya berbeda. Seperti sepatu boat di RKB Dinkes Rp330 ribu, sementara di RSUD SMC Rp250 ribu, padahal harga dipasaran Rp85 ribu,” ungkap Asep Muslim di ruang Fraksi PKB, Senin (13/7/2020).
Untuk anggaran jamuan makan minum (Mamin) saja, lanjut Asep, sampai Rp498 juta. Hal tersebut dianggapnya tidak rasional.
BACA JUGA: LBH Ansor Tunggu Jawaban Bupati Tentang Penggunaan Anggaran Covid-19
“Pengadaan mobile X-Ray di RSUD SMC nilai satuannya Rp1,3 milyar itu seperti apa, harus dijelaskan. Juga pengadaan masker N-95 satuanya Rp1.622.000, ini tidak rasional. Sementara di RKB Dinkes harga masker N-95 Rp200 ribu, jadi jelas membingungkan,” tegasnya.
Jadi, kata Asep, telah terjadi selisih harga yang begitu besar dalam pengadaan barang sesuai RKB di tiap-tiap SKPD yang menerima dana Covid-19.
“Ini soal kepatutan. Menurut saya, RKB tidak tertib dan tidak matang dalam perencanaan. Analisis saya dari sisi transparansi dan rasa keadilan serta kepatutan perlu dipertanyakan,” tegasnya.
Menurutnya, dengan banyaknya anggaran yang tumpang tindih semestinya setiap SKPD menyampaikan ke publik secara transparan. Dan standar harga yang dipakai pun acuannya kemana.
“Acuan harganya kemana, ini harus jelas. Masyarakat harus mengetahui anggaran Covid-19 secara gamblang dan ini banyak kerancuan mengenai selisih harga yang tumpang tindih,” tuturnya.
Anggaran Covid-19 senilai Rp50.669.503.700 yang telah ditransfer ke beberapa SKPD diantaranya Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Rp5.248.301.000.
RSUD SMC sebesar Rp2.715.000.000, BPBD (Rp 6.796.926.500), Dinas Sosial PMD P3A (Rp27.653.815.000), Satpol PP (Rp3.851.081.200), Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan (Rp958.380.000), Dinas Perhubungan (Rp2.296.000.000) dan Kesbangpol (Rp1.150.000.000).
(Nanang Yudi/ars)
