GARUT, FOKUSJabar.id: Sejak pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) melanda, pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah desa memberikan sejumlah bantuan kepada masyarakat terdampak. Mulai dari paket sembako, Bantuan Sosial (Bansos) tunai serta Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).
Skema bantuan tersebut di luar bantuan yang disalurkan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Saat ini, pemerintah tengah menyiapkan kelanjutan (perpanjangan) penyaluran bantuan tersebut.
Hanya saja, bantuan tersebut menuai pertanyaan bahkan kekecewaan dari beberapa kalangan masyarakat. Bagaimana tidak, selain data yang tidak sama juga adanya dugaan pemotongan bantuan serta kualitas sembako yang tidak sesuai.
BACA JUGA: LSI Tuntut Pemda Garut Gerak Cepat Tangani Masyarakat Terdampak Reaktivasi KA
Salah satunya disampaikan Dewan Pembina Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Garut, Ahmad Bajuri. Menurut dia, belum lama ini masyarakat komplain terkait kualitas telur dan beras. Bahkan, banyak juga yang mendadak menjadi agen (supplier) sembako.
Terkait hal itu, pihaknya mengaku prihatin sekaligus mempertanyakan pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dan Bulog mengenai mekanisme penunjukan kemitraan pengadaan barangnya.
“Kami pertanyakan mekanisme penunjukan kemitraan pengadaan barang karena terindikasi dalam pemesanan tidak ada Purchase Order (PO). Mekanisme tersebut sepertinya untuk memainkan harga barang,” kata Bajuri yang juga Dewan Penasehat Yayasan Pemberdayaan Kesejahteraan Umat (YPKU) Kabupaten Garut, Minggu (5/7/2020).
Untuk itu, pihaknya mendesak Pemprov Jabar dan Bulog merevisi kembali sistem serta mekanisme kebijakan penunjukan kemnitraan pengadaan barangnya.
“Kami minta Pemprov Jabar dan Bulog profesional dalam menunjuk pihak ketiga sebagai penyedia barang,” pungkasnya.
(Andian/Bam’s)
