TASIKMALAYA, FOKUSJabar.id: LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya terus menyoroti dana Covid-19 yang disalurkan melalui SKPD yang jumlahnya mencapai Rp50 milyar dari anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) yang bersumber dari APBD.
“Sementara kita masih menunggu jawaban dari Bupati Tasikmalaya, Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya dan SKPD terkait di jajaran Gugus Tugas Penanganan dan Pencegahan Covid-19 dengan melayangkan surat kedua permohonan data,” ungkap Ketua LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya, Asep Abdul Ropik, Jumat (3/7/2020).
Menurutnya, sebagai salah satu contoh tidak baik seperti Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya yang sepertinya tidak transparan ketika ditanya mengenai penggunaan anggaran Covid-19.
“Dinas Pertanian hanya memberikan data selembar dan tidak ada tanggalnya,” ucapnya.
Hal serupa juga disampaikan pihak RSUD Singaparna Medical Citrautama (SMC) Kabupaten Tasikmalaya yang menyatakan keberatan memberikan data dengan alasan tidak jelas.
BACA JUGA: Soal Anggaran Covid-19, Sekda Kabupaten Tasikmalaya Tidak Transparan
“Padahal ini data juga informasi publik dan menyampaikannya dengan memakai Kuasa Hukum dalam menjawab surat dari kami sehingga kita layangkan surat permohonan permintaan data kembali,” tegasnya.
Surat yang selanjutnya sama ditujukan kepada Direktur RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya sebab data publik tidak bisa dikuasakan ke pihak lain.
“Berbeda dengan Kesbangpol data yang kita mohonkan sudah kita terima, hanya kaitan rincian realisasinya menurut pernyataan Kesbangpol diberikan secara berkala,” tuturnya.
(Nanang Yudi/Bam’s)
