BANJAR, FOKUSJabar.id: DPRD Kota Banjar menyarankan Asosiasi Sukwan Persatuan Guru Republik Indonesia (AS PGRI) Kota Banjar menagih janji Wali Kota Banjar, Ade Uu Sukaesih terkait kesanggupannya menaikkan honor tenaga honorer Kota Banjar hingga Rp750 ribu.
Hal tersebut terungkap saat AS PGRI Kota Banjar mengadakan Hearing (dengan pendapat) bersama Komisi III di gedung DPRD Kota Banjar, Senin (29/6/2020).
Anggota Komisi III DPRD Kota Banjar, H. Mujamil menuturkan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Ketua AS PGRI Kota Banjar yang meminta adanya kenaikan honor tenaga honorer. Lalu, saat rapat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjar tahun 2020, pihaknya meminta honor tenaga honorer disamakan dengan Upah Minimum Regional (UMR) Kota Banjar.
“Tahun kemarin, Rapat Komisi III dengan Disdik, kami sudah menyampaikan untuk kenaikan gaji honorer. Dan pihak Disdik menyebutkan sanggup menaikan di angka Rp500 ribu,” ujar Mujamil saat ditemui FOKUSJabar, Senin (29/6/2020).
“Pada saat itu pula, AS PGRI melakukan demo ke Wali Kota dan beliau sanggup menaikkan sampai ke Rp750 ribu. Saat itu saya gembira. Tapi anehnya lagi, realisasinya tidak di angka segitu, tapi hanya Rp500 ribu,” tambahnya.
BACA JUGA: Covid-19, DPRD Banjar Minta Pemkot Maksimal
Saat AS PGRI Kota Banjar saat hearing menuntut kenaikan honor, pihaknya pun secara spontan menyarankan untuk menagih janji Wali Kota Banjar.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjar, Dahlan menuturkan, dalam menyikapi keinginan para tenaga honorer, pihaknya tergantung kebijakan pemerintahan Kota Banjar. Pasalnya, pihak Disdik Kota banjar hanya mengusulkan dengan melihat kemampuan keuangan daerah.
“Kita lihat dulu kemampuan keuangan daerah seperti apa, karena kebijakannya ada di pemerintahan kota. Walaupun kita mengusulkan besar, tapi kalau kemampuannya tidak ada kan nggak memungkinkan,” kilah Dahlan.
Sementara Ketua I AS PGRI Kota Banjar, Iman Poniman mengatakan pihaknya menyampaikan tuntutan kepada Pemerintahan Kota Banjar dan Dinas Pendidikan Kota Banjar pada saat hearing dengan pihak dewan.
“Ada beberapa point yang kami tuntut, salah satunya anggaran APBD untuk Honda (Honor Daerah) yang notabene masih di angka Rp500 ribu. Itu honor paling rendah diantara honor dengan OPD lain,” ujar Iman.
“Mudah-mudahan, kalau ada pengusulan, bisa dianggarkan ya minimal dengan kelayakan hidup di Kota Banjar,” pungkasnya.
(Budiana/ars)
