BANDUNG,FOKUSJabar.co.id: Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi program yang dipercaya pemerintah menangani urusan kemiskinan.
Demikian disampikan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nazaruddin saat membuka Rakor dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya PKH di Bandung Barat, Kamis (25/6/2020) malam.
“Betapa pentingnya program ini di mata pemerintah, sehingga ketika terjadi sesuatu, baik bencana maupun kemiskinan, Program Keluarga Harapan menjadi program yang paling pertama disebut,” kata Pepen.
Menurut dia, itu sebagai kebanggaan bagi Kemensos dan SDM yang berperan dalam bidang itu. Namun dalam waktu bersamaan juga menjadi tantangan tersendiri.
Baca Juga: Anak Penerima PKH di Ciamis Bisa Kuliah
“Tantangannya kita harus membuktikan bahwa program ini bisa menjadi andalan dalam pengentasan kemiskinan,” kata dia.
Dia pun menginstruksikan agar tidak berhenti memperbaharui dua hal dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan, yakni mekanisme dan SDMnya.
Sebab, kata dia, pada dasarnya Program Keluarga Harapan adalah mekanisme penyaluran bansos. Kemudian SDM pun tidak boleh saling ketinggalan, mekanismenya maju, SDMnya masih kurang atau sebaliknya.
Lebih lanjut Pepen menekankan pentingnya terus mengasah kapasitas SDM sesuai tugas dan fungsi masing-masing di lapangan melalui pertemuan peningkatan SDM PKH.
“Jadi, pertemuan-pertemuan seperti ini adalah bagian kecil dari upaya kita terus meningkatkan profesionalisme SDM PKH, baik pendamping yang langsung bertemu KPM di lapangan, maupun teman-teman yang secara manajerial mengurus data,” kata dia.
Kegiatan yang dilaksanakan di salah satu hotel di kawasan Kota Parahyangan Baru tersebut dihadiri oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga, Rachmat Koesnadi dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Dodo Suherman.
Sementara itu, Direktur Jaminan Sosial Keluarga Rachmat Koesnadi mengatakan, rakor yang digelar bertujuan memberikan motivasi bagi SDM PKH agar bisa bekerja lebih maksimal.
Dengan begitu pihaknya berharap target program bisa efektif dengan mengedepankan sikap santun, integritas dan profesional.
“Sementara, rapat koordinasi ini akan kami laksanakan di enam provinsi, yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Lampung,” kata Rachmat.
(LIN)
