BANDUNG,FOKUSJabar.id: DPRD Jawa Barat mengapresiasi berbagai persiapan yang sudah dilakukan Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat terkait pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru SMA/SMK tahun ajaran 2020/2021. Sejumlah tahapan mulai dari penyusunan regulasi hingga infrastruktur sudah dijalankan dengan baik dan tepat waktu.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya seusai memantau kesiapan sistem jaringan teknologi informasi PPDB SMA/SMK 2020 di Command Center Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (Tikomdik) Jawa Barat, Kota Bandung, Senin (8/6/2020).
“Secara konsep IT dan peraturan sudah terbaik di Indonesia. Sudah dimulai dengan baik sejak tahapan dari bulan Maret,” kata Abdul Hadi.
Dia berharap berbagai tahapan ini bisa meminimalisasi persoalan, seperti yang terjadi pada pelaksanaan PPDB tahun sebelumnya. Menurut dia, perlu peran semua pihak agar Penerimaan peserta didik baru di Jabar berjalan lancara dan belandaskan pada azas keadilan, objektif dan akuntabel.
BACA JUGA: PPDB, Disdik Jabar Tingkatkan Bandwidth Server
Dinas pendidikan tidak bisa menjangkau semuanya, tidak bisa mengawasi langsung kepada semua pihak yang terkait. Dia meminta peran aktif dari siswa dan orangtua/wali serta guru di sekolah (SMP dan SMA/SMK) agar PPDB berjalan lancar.
“Guru dan orangtua ini kunci keberhasilan PPDB, terutama menyangkut integritas para penyelenggara di sekolah,” kata dia.
Menurut dia, guru SMP (sekolah asal siswa) harus maksimal dalam mensosialisasikan informasi apapun yang diperlukan terkait proses tersebut. Dengan kata lain, sosialisasi harus betul-betul dilakukan wali kelas di SMP, karena orangtua pasti ada keterbatasan informasi.
“Jika ada orangtua atau siswa yang tidak bisa mengakses internet, sekolah harus membantu,” kata dia.
Guru di SMA/SMK (sekolah yang dituju) pun memiliki peran yang tak kalah penting terutama menyangkut integritas. Berkaca dari pengalaman PPDB tahun-tahun sebelumnya, dia berpendapat persoalan-persoalan akan muncul di ujung tahapan seleksi siswa baru tersebut.
“Setengah prestasi ini harus sampai ke ujung. Tahun-tahun sebelumnya, Penerimaan Peserta Didik Baru bermasalah di ujung, penyimpangan-penyimpangan banyak diketahui setelah pengumuman,” kata dia.
Dia pun kembali berpesan agar para penyelenggara di bagian hilir ini mampu menjaga marwah dan citra pendidikan Jawa Barat dengan memiliki integritas yang baik.
“Kepala Cabang Dinas, kepala sekolah, guru, orangtua agar menjaga harkat Pemprov Jabar dalam pelaksanaan PPDB,” kata dia.
Jika masih ditemukan persoalan terutama yang melanggar hukum, dia memastikan adanya sanksi tegas hingga pemidanaan. Terlebih, Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, dan pemerintah daerah akan memantau langsung pelaksanaan PPDB tersebut.
“Tim Saber Pungli memiliki jaringan sampai ke kecamatan, apalagi di era keterbukaan informasi sekarang ini. Mereka paham dengan seluk beluk penanganan hukum. Jadilah insan yang baik, jangan lakukan hal-hal di luar kewenangan kita, karena ada Saber Pungli,” kata Abdul Hadi.
(LIN)
