BANJAR, FOKUSJabar.id: DPRD Kota Banjar berencana memanggil pihak eksekutif untuk mengonfirmasi soal penggunaan anggaran percepatan penanganan Covid-19. Langkah tersebut diapresiasi mantan legislatif Kota Banjar, Soedrajat Argadireja.
“Bagus kalau dewan akan panggil eksekutif untuk menanyakan penggunaan anggaran Covid. Tapi jangan hanya gertak sambal,” ujar Soedrajat, Jumat (5/6/2020)
kata Soedrajat, penggunaan anggaran sudah semestinya diketahui dewan. Pasalnya, salah satu fungsi DPRD yakni pengawasan dalam penggunaan anggaran.
“Jangan sampai DPRD, hanya sebatas tahu ketika eksekutif mengusulkan dan tidak tahu penggunaannya. Disini fungsi pengawasan dewan harus digunakan,” terangnya.
BACA JUGA: DPRD Segera Panggil TAPD Terkait Anggaran Covid-19
Yang harus lebih disoroti, lanjutnya, terkait penggunaan anggaran untuk Rumah Sakit Asih Husada Langensari sebesar Rp9,4 milyar. Dirinya dengan mantan anggota DPRD Kota Banjar lain, Budi Sutrisno pun sempat menanyakan terkait penggunaan anggaran tersebut ke pihak Direktur RS Asih Husada.
“Semuanya memang harus diawasi. Tapi yang harus lebih disoroti dewan itu soal penggunaan anggaran di RS Asih Husada,” tambahnya.
Berdasarkan hasil keterangan dari Direktur RS Asih Husada tentang kondisi maupun penggunaan anggaran, Soedrajat mengaku kecewa. Adanya pandemi Covid-19, dinilai Soedrajat, dimanfaatkan RS Asih Husada untuk melengkapi fasilitas dan alat kesehatan (alkes).
“Anggaran sebesar itu mayoritas untuk belanja seperti mesin cuci dan pengeringnya, alat x- ray mobile, APD, alkes kecil-kecil standar kesehatan, honor tenaga kontrak, dan tenaga medis. Sementara yang dipergunakan langsung untuk penanganan pasien sendiri relatif lebih kecil,” tuturnya.
Untuk menjalankan keinginannya untuk bisa beroperasi secara normal, lanjutnya, RS tersebut sangat tidak matang dan tidak maksimal dalam perencanaan. Pasalnya, masih ada beberapa kekurangan yang dianggapnya sangat mendasar. Seperti fasilitas alkes dan SDM yang tersedia maupun kaitannya dengan kesiapan administrasi untuk ijin operasional.
“Ini jauh berbeda dengan ketika pemkot semangat dalam memperjuangkan untuk pembangunan RS Asih Husada yang menghabiskan sekitar Rp60 milyar lebih dari anggaran tahun 2017 sampai 2019,” tegasnya
Pembangunan RS Asih Husada pun dianggap Soedrajat memaksakan keinginan dengan alasan prioritas. Padahal dalam perjalananya untuk urusan ijin operasi dan kelengkapan sarana dan prasarana masih tidak serius.
“Jadi alasan dulu ingin RS itu dibangun segera, prioritasnya untuk siapa? Toh masyarakat Banjar atau Langensari secara umum belum merasa menikmati atau terlayani dengan adanya RS tersebut sampai sekarang,” pungkas mantan legislator yang akrab disapa Ajat Doglo tersebut.
(Agus/ars)
