BOGOR, FOKUSJabar.id: Pemangku kepentingan pendidikan di Kota Bogor menginginkan kepastian sistem protokol kesehatan di sekolah secara ketat saat dibuka kembali pada tahun ajaran baru 2020-2021 atau pasca pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
“Saya tadi mendengarkan banyak masukan dari semua pihak yang hadir. Kesimpulannya, semua pihak tidak mau mengambil resiko terlalu besar untuk masa depan anak-anak kita di sekolah,” kata Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto melalui pernyataan tertulisnya, Sabtu (30/5/2020).
Bima Arya menyimpulkan hal itu dari rapat terbatas dengan pihak terkait pendidikan se-Kota Bogor di SMP Negeri 5 Kota Bogor dengan agenda diskusi membahas rencana aktivasi sekolah pada fase normal baru atau adaptasi kebiasaan baru (AKB).
BACA JUGA: Pasien Positif Covid-19 Klaster Pasar Cileungsi Bertambah
Rapat terbatas dihadiri antara lain, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Fahrudin, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno, Perwakilan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bogor, Pengurus Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDI) Kota Bogor, Dewan Pendidikan Kota Bogor, Kelompok Kerja Kepala Sekolah, Komite Sekolah, serta pihak terkait lainnya dengan pendidikan.
Menurut Bima Arya, tugas para pihak pendidikan saat ini adalah memastikan ada sistem protokol kesehatan di sekolah yang kuat. Terutama untuk SD dan SMP setelah aktivasi sekolah mulai tahun ajaran baru mendatang.
Pada diskusi tersebut, menilai penerapan protokol kesehatan di sekolah di Kota Bogor saat ini masih belum optimal sehingga harus terus disempurnakan.
“Kita tidak perlu terburu-buru memaksakan aktivasi sekolah pada tanggal tertentu. Tugas kita sekarang adalah terus menyempurnakan sistem protokol baru. Ini tidak mudah karena kondisi dan latar belakang tiap sekolah berbeda-beda,” terangnya.
Menurut Bima, selama protokol baru belum maksimal, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tidak akan terpaku pada tanggal tertentu untuk memulai kegiatan belajar-mengajar secara tatap muka di sekolah.
“Saya kira ini penting. Sekali lagi, jangan mengambil risiko mempertaruhkan masa depan anak-anak kita di sekolah. Kami akan terus berdiskusi dan mendengarkan saran dari semua pihak. Komite sekolah, IDAI, Wandik, psikolog, kepala sekolah, harus terus memperbaharui informasi,” tegasnya.
(ars/ant)
