JAKARTA, FOKUSJabar.id: Sektor pendidikan harus menjadi prioritas untuk terus didorong setelah pandemi COVID-19 berakhir. Sektor ini terkait erat dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang juga berhubungan dengan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).
“Seperti kajian WHO, pendidikan harus jadi prioritas juga. Jangan sampai berat di ekonomi, karena punya kaitan juga dengan IPM,” kata ahli ekonomi INDEF, Abra Talattov, Senin (18/5/2020).
Abra menjelaskan kehidupan masyarakat yang terdampak COVID-19 hingga menciptakan pengangguran baru membuat harapan mengenyam pendidikan jadi semakin kecil. Hal itu dikhawatirkan akan menurunkan level IPM.
BACA JUGA: M. Solehudin Terpilih Sebagai Rektor UPI 2020-2025
“Saya lihat di beberapa berita, mahasiswa di beberapa kampus sudah banyak yang mengundurkan diri karena tidak mampu membayar uang kuliah,” katanya.
Ia menambahkan, sekolah harus sudah bisa kembali dimulai lantaran konsep belajar jarak jauh (secara daring) tidak ideal. Pasalnya, ada aksesibilitas yang berbeda bagi setiap orang dan daerah.
“Masalah pendidikan ini harus ada solusi, ini terkait dengan kapasitas SDM. Jangan sampai krisis kesehatan ini menyulut krisis SDM,” ujarnya.
Lebih lanjut Abra mengungkapkan, pendidikan menjadi prioritas utama negara-negara yang juga dilanda COVID-19. Pendidikan dianggap penting karena konteksnya terkait dengan pembangunan jangka panjang yakni pembangunan manusia.
“Tapi kalau dari paparan Kemenko Ekonomi, saya belum lihat pendidikan jadi prioritas, tapi ekonomi yang diutamakan. Ini mungkin bisa jadi masukan pemerintah,” katanya.
Sektor kesehatan yang juga masuk dalam komponen IPM tidak boleh dipandang sebelah mata. Contoh yang perlu mendapat perhatian, lanjut Abra, adalah kasus Orang Tanpa Gejala (OTG) yang juga punya risiko gangguan organ.
Sektor ekonomi yang paling besar kena imbas corona, juga mesti jadi perhatian pemerintah. Pemenuhan kebutuhan dasar melalui bantuan sosial pangan harus dipenuhi secara cepat, tidak hanya retorika.
“Yang jadi prioritas bagaimana kebutuhan dasar masyarakat melalui bansos untuk pangan itu dipenuhi secara cepat. Bukan hanya janji-janji atau retorika,” pungkas Abra.
(ars/ant)
