BANDUNG,FOKUSJabar.id: Sebanyak 1.659 paket sembako bantuan sosial (Bansos) pemerintah provinsi Jawa Barat (Jabar) di kembalikan atau diretur dari jumlah bansos yang sudah disalurkan sebanyak 23.700 paket.
Juru Bicara Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar Daud Achmad menjelaskan, alasan masyarakat menolak dan mengembalikan bantuan tersebut karena ada ketidaksesuaian NIK dan beberapa alasan lain dari masyakatat.
Daud menjelaskan, dari paket bantuan yang dikembalikan sementara ini disimpan terlebih dahulu, namun ada barang yang tidak tahan lama seperti terlor pihaknya membagikan ke panti sosial swasta.
“Barang yang diretur dan yang tidak tahan lami atas kesepakan kami berikan kepada panti sosial,” kata Daud dalam persconferse, Rabu (29/4/2020).
BACA JUGA: Emil Perpanjang PSBB Bodebek Sampai 12 Mei
Kemudian Daud menjelaskan, berdasarkan Pergub, pendataan itu dimulai dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang sama sekali belum tersentuh bantuan dari pusat berupa PKH (program keluarga harapan) maupun BPNT (bantuan pangan nin tunai). Setelah disisir, yang sudah di-SK-kan 445.000 RTS.
“Masalah data ini memang dinamis. Kita harap data ini datang dari RW, berjenjang kemudian sampai ke tingkat provinsi diajukan oleh Bupati walikota, by name by address, diiringi surat tanggung jawab mutlak. Nanti pak gubernur mengeluarkan SK tanggung jawab bupati walikota. Itu cara pendataannya,” ujarnya.
Kemudian data non DTKS, seperti yang sudah diketahui ada sembilan pintu. Yang memilahnya adalah pemerintah kota kabupaten.
“Misalnya keluarga A mendapatkan PKH, keluarga B sembako, C dapat dari presiden. Yang memilah siapa? Kabputaren kota. Dari sekian ribu, kabupaten kota yang harus memilah. Itu cara untuk membedakannya,” kata dia.
Selain itu, dari 27 kota kabupaten, baru 13 kota kabupaten yang sudah beres. Jadi mungkin ada beberapa keputusan gubernur keluar.
“Tapi kita berharap hari ini bisa masuk semua. Tadi ada 14 kabupaten kota yang belum lengkap untuk segera dimasukan data yang ada. Sementara ada di sekitar 1,4 juta KK dari Kab kota tapi ini sementara. Nanti SK nya ada dengan fix data,” ujarnya.
(As)
 pemerintah provinsi Jawa Barat (Jabar) di kembalikan atau diretur dari jumlah){kind=link}