JAKARTA, FOKUSJabar.id: Wakil Ketua Fraksi PKS, Sukamta meminta pemerintah agar menghentikan program kartu prakerja karena dinilai bermasalah, Jumat (24/4/2020).
Sukamta juga meminta delapan perusahaan digital rintisan alias startup mundur dari posisi program kartu prakerja.
Menurut Sukamta, masalah penunjukkan perusahaan-perusahaan tersebut tidak lantas selesai setelah CEO Ruangguru Adams Belva Delvara mundu7r dari jabatan Syaf Khusu Presiden.
“Kalau Belva mau tuntaskan masalah, mestinya ia tarik Ruangguru dari program ini. Juga perusahaan platform digital lainnya seperti Tokopedia, Bukalapak, OVO, LinkAja, dan lain-lain yang sudah ditunjuk mundurlah dari program ini,” kata Sukamta, seperti dilansir CNN.
Baca Juga: PON XX Resmi Diundur ke Oktober 2021, Ini Alasannya
Sukamta mengatakan delapan perusahaan itu telah memiliki omzet yang besar. Sehingga seharusnya mereka tak perlu lagi mencari untung dari program pemerintah di saat krisis seperti ini.
Sukamta melihat program ini dipaksakan untuk menjadi jaring pengaman sosial masyarakat saat krisis corona. Padahal awalnya program ini dibuat sebagai janji Jokowi meningkatkan kualitas pencari kerja.
“Dalam hal menjadi jaring pengaman untuk para pekerja sektor informal yang kehilangan pekerjaan dan juga para buruh yang di-PHK, kita setuju. Tapi yang kita saksikan ini ternyata dipaksakan ada pelatihan secara online, jelas tidak ada relevansi dengan jaring pengaman sosial,” tuturnya.
Wakil Ketua Fraksi PKS itu juga mengatakan anggara Rp56 triliun terlalu besar jika digelontorkan untuk pelatihan tenaga kerja saat ini.
Kartu Prakerja juga mendapat sorotan karena delapan perusahaan mitra ditunjuk secara langsung. Mereka adalah Tokopedia, Skill Academy by Ruangguru, Maubelajarapa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijarmahir, dan Sisnaker.
(Agung)
