BANDUNG, FOKUSJabar.id: Sedikitnya 7.900 masyarakat sudah menerima Bantuan Sosial (Bansos) dari pemerintah provinsi Jawa Barat dari yang disalurkan sekitar 11 ribu, namun ada sebanyak 579 penerima mengambalikan bantuan tersebut.
Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat Daud Achmad mengatakan, bansos dari Pemrov Jabar sejauh ini baru terserap 2,42 persen.
“Kami sudah menerima laporan 7.900 di antaranya itu sudah berhasil diserahkan. Dan kemudian, ada 579 yang dikembalikan atau diretur. Jadi serapannya 2,42 persen dari seluruh yang direncanakan,” ujar Daud, Kamis (23/4/2020).
Daud mengaku, pihaknya banyak menerima laporan kejadian terkait penyaluran bansos ini, baik itu di tingkat kelurahan, desa hingga RW. Dia juga mendapat kabar bahwa terdapat masyarakat yang malah menolak bantuan lantaran jumlahnya tidak sama.
Baca juga: Emil: Kami Akan Evaluasi Penyaluran Bantuan Sosial
“Barangkali karena bantuan kan ada dari sembilam pintu nah turunnya tidak bersamaan jadi mungkin ada yang turun lebih dulu,” ucapnya.
Misalnya, menurut Daud, di salah satu lokasi hanya mendapatkan dua bantuan dari provinsi, padahal pengurusannya mengajukan puluhan kepala keluarga. Hanya saja, bantuan dari Pemprov Jawa Barat tiba lebih dulu disandingkan bantuan dari pihak lainnya untuk warga, sehingga ada yang menolak.
“Nah yang sisanya itu mungkin saja akan diberi dari pintu pintu (bantuan) yang lain apakah dari PKH, BPNT, Kemensos, Kemendes dan pintu pintu lainnya. Karena bantuan Pemprov Jabar lebih dulu, jadi ada yang menolak,” ujar Daud.
Daud menjelaskan, bantuan yang disalurkan dari data yang sudah clear and clean yang terdata di Pemprov Jabar sebanyak kurang lebih 450 ribu. Data ini, yang akan diberikan lebih dulu karena datanya sudah clean and clear.
“Sementara di luar itu ada data non DTKS, ini sampai hari ini kita masih di cleansing. Setelah di cleansing nanti kita kembalikan lagi kepada kabupaten kota untuk difinalkan. Nah kita berharap data final itu akan kembali ke provinsi pada tanggal 25 April,” kata Daud.
Daud berharap, bilamana Kabupaten kota telah mengembalikan data-data tersebut kepada Pemprov Jawa Barat maka jumlahnya akan jutaan yang mendapatkan manfaat bansos. Sehingga, Pemprov Jawa Barat bisa segera menyalurkan bantuan itu kepada masyarakat yang berhak menerima.
“Nudah-muhahan kalau data ini sudah kembali jumlahnya jutaan ini kita bisa segera menyalurkan bantuan itu kepada masyarskat yang berhak menerima,” tuturnya.
(As)
 dari pemerintah provinsi Jawa Barat dari yang){kind=link}