JAKARTA, FOKUSJabar.id: Pengusaha Sandiaga Uno mengatakan, setidaknya pemerintah butuh Rp 200 triliun untuk menyelamatkan ekonomi nasional, yang saat ini ekonomi terdesak akibat pandemi virus corona (Covid-19).
Sandiaga Uno memiliki saran untuk pemerintah, mengenai situasi nasional semua harus segera melakukan satu kebijakan yang konprehensif. “Untuk ekonomi paket yang cocok untuk Indonesia perlu Rp 200 triliun secara keseluruhan paket ekonomi, diluar penanggulangan Covid-19,” kata Sandiaga seperti dilansir di detikcom, Kamis (26/3/2020).
Labih lanjut menurut Sandiaga, Rp 200 triliun tersebut bisa dibagikan kedalam empat tahap. Pertama 25% harus diberikan kepada masyarakat kurang mampu melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Baca juga: Warga Miskin Terdampak Corona, Dapat Santunan Rp500 Ribu
Sandiaga Uno, Pemerintah Butuh 200 Triliun
“Sekitar 25% itu harus dilakukan direct transfer atau BLT kepada masyarakat yang ada di golongan rentan. Ini saya mendukung jika dari Rp 200 triliun 1/4-nya bisa diarahkan kepada 40% (masyarakat) terbawah,” ucapnya.
Kedua, 25% atau Rp 50 triliun harus diberikan kepada masyarakat pekerja informal atau pekerja harian. Hal itu bisa dilakukan dengan cara memberikan paket likuiditas sehingga tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan.
“Bisa diwujudkan dalam beberapa bentuk salah satunya memastikan mereka untuk memberikan paket likuiditas, sehingga tidak perlu PHK. Paket ketiga, 25% untuk yang kehilangan pekerjaan atau belum mendapatkan pekerjaan. Ini bisa melalui kartu pra kerja,” ucapnya.
Sedangkan 25% terakhir, bisa diberikan kepada sektor keuangan seperti perbankan. Menurutnya, sektor perbankan salah satu yang terdampak virus corona karena masyarakat jadi sulit membayar cicilan.
“Bantuan di sektor keuangan juga pada saat ini diperlukan karena banyak perbankan yang mengalami kesulitan karena masyarakat tentunya menghadapi COVID-19 ini akan kesulitan membayar cicilan, termasuk telepon,” katanya.
Meski begitu, Sandiaga meyakini pemerintah tidak bisa jalan sendirian. Kata dia, perlu ada kerja sama dengan dunia usaha hingga pelaku UMKM di seluruh Indonesia.
“Pemerintah bisa menggandeng dunia usaha baik perusahaan yang besar, yang punya kemampuan untuk menyentuh kantong-kantong yang diperlukan untuk penyaluran program ini maupun eksekusinya bisa melibatkan pelaku UMKM,” tuturnya. (As)
