BANDUNG, FOKUSJabar.id: Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Barat terapkan zona integritas untuk permudah birokrasi meningkatkan pelayanan prima bagi masyarakat. Zona integritas di Disperindag provinsi Jawa Barat diterapkan di seluruh bidang agar masyarakat menerima pelayanan cukup satu pintu.
“Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat mencoba melakukan penerapan pelayanan ini, karena saya yakin apa yang dilakukan di dinas kami sudah sesuai dengan penerapan tadi (reformasi birokrasi),” kata Kepala Disperindag Jabar, Arifin Soedjayana usai penandatanganan akta zona integritas, Senin (16/3/2020).
Baca Juga: Cegah Sebaran Covid-19, Bupati Ciamis Liburkan Sekolah
Diharapkan dengan pencanangan pelayanan ini, dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat lebih baik lagi. Termasuk meningkatkan kinerja perangkat di Disperindag Jabar menjadi lebih baik ke depannya.
Terkait evaluasi penerapan pelayanan ini, Arifin mengaku, jika pihaknya evaluasi akan dilakukan secara berkala. Evaluasi yang dilakukan, kata dia, menjadi tolok ukur kinerja pelayanan publik.
“Evaluasi penerapan zona integritas ini tentu harus dilakukan,” ujar dia.
Sementara Asisten Administrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dudi S. Abdurachim mengapresiasi upaya Disperindag Jabar yang berinisiatif menerapkan pelayanan tersebut di lingkungan kerjanya. Secara simbolis, penandatangan pakta integritas ini dilakukan untuk eselon III, eselon IV, staf, dan non-ASN.
“Tentunya ini berkaitan dengan hasil rekomendasi dari audit inspektorat karena ada pelayanan yang langsung ke masyarakat untuk rekomendasi kelengkapan dokumen ekspor. Penerapan zona integritas ini bagian dari reformasi birokrasi,” ujar Dudi.
Penerapan pelayanan ini pun merupakan salah satu indikator peningkatan indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat dalam menunjang pencapaian kesejahteraan masyarakat. Penerapan zona integritas di Disperindag Jabar merupakan wujud kejelasan dalam mempermudah pelayanan kepada masyarakat yang mau melaksanakan program pemerintah di bidang perdagangan dan industri.
“Mereka (masyarakat) itu sebetulnya harus kita bantu. Apalagi pak gubernur (Ridwan Kamil) sering menyatakan pelayanan itu harus datang ke rumah kita (masyarakat). Tidak ada pilihan lain ke depan kita melengkapi juga infrastruktur teknologi dan informasinya agar pelayanan publik ini semakin mudah. Zona integritas sebagai modal pelaksanaan good governance dan menghindari adanya pungutan-pungutan liar,” tutur dia.
(As/ars)
