BOGOR, FOKUSJabar.id: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengapresiasi pengelolaan pemerintah Desa di Jabar. Sejumlah program yang dicanangkan pemerintah provinsi (Pemprov) Jabar untuk pemerintah desa dinilai mampu mengembangkan daerah pedasaan.
Abdul Halim mengatakan, anggaran desa dari pemerintah pusat untuk desa di provinsi Jabar tidak lebih besar dibanding Jateng dan Jatim, kendati desa di Jabar lebih banyak begitupun dengan jumlah penduduk.
“Yang saya juga baru sadar ternyata Jabar itu jumlah desa-nya kecil dan itu berdampak kepada tersalurnya dana desa ketika dibandingkan ke Jawa tengah dan Jawa timur,” ujar Abdul Halim usai Raker Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 di Sentul International Convention Center di Kabupaten Bogor, Senin (2/3/2020).
Dengan demikian Abdul Halim mengapresiasi, Jabar dapat mengoptimalkan anggaran minim dengan menelurkan sejumlah inovasi untuk desa. Salah satunya dengan menggodok realisasi desa digital.
Misalnya, Abdul Halim menuturkan, saat ini sejumlah desa di Jabar telah mengaplikasikan transaksi keuangan cash less.
“Tidak pakai uang tunai semua ditransfer dan itu pada saatnya pasti akan kita wajibkan. Hari ini kita imbau, kita ajak dan kita menekan untuk desa-desa yang sudah memiliki jaringan pasti akan menjadi kewajiban untuk menjadi desa digital. Salah satu ukuran desa digital itu duit tidak pakai uang tunai,” ucap dia.
Abdul Halim menambahkan, meski dana desa yang minim namun jabar lebih efektif mengentaskan kemiskinan jika disandingkan Jatim dan Jateng. Saat ini, Jabar memiliki 5.312 desa.
Jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan Jawa Tengah sebanyak 7.809 dan Jawa Timur (7.724 desa). Sedangkan dana desa yang untuk Jabar hanya Rp5,7 triliun lebih kecil dibanding Jateng (Rp7,8 triliun).
“Kendati begitu, saat ini angka kemiskinan Jabar di angka 9,7 persen atau 1,1 juta jiwa. Sementara Jateng 12,4 persen atau 2,1 juta jiwa,” tuturnya.
Sementara Gubernur Jabar Ridwan kamil mengatakan, Jabar menjadi provinsi yang pengentasan kemiskinannya paling cepat dibandingkan Jateng dan Jatim. Hal tersebut lantaran efektifnya program-program inovatif yang sejauh ini telah digagas.
“Berdasarkan BPS, statistik angka kemiskinan kita turun walaupun desa kita lebih sedikit sehingga dana desanya juga terbatas,” ujar Emil (sapaan Ridwan Kamil).
Pencapaian lainnya, yaitu banyaknya status desa yang meningkat. Rumus ini, kata Emil, akan dikebut dengan sisa empat tahun kepemimpinannya. “Insya Allah, semua minimal naik ke desa maju,” katanya.
Agar inovasi pembangunan desa di Jabar kian maksimal, Emil berharap dimensi kepadatan penduduk masuk dalam rekomendasi untuk meningkatkan anggaran dari pusat. Sehingga tidak hanya berpatokan pada jumlah daerah atau desa.
“Kami daerahnya sedikit, penduduknya banyak. Jadi mohon ada dimensi kepadatan penduduk supaya, minimal, kalau tidak bisa dimekarkan, dana kami ditambah,” katanya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jawa Barat Dedi Sopandi menegaskan, dalam jangka satu tahun, terdapat peningkatan status desa secara signifikan. Misalnya pada 2018 lalu terdapat 695 desa maju di Jabar. Sedangkan pada 2019, bertambah menjadi 1.232 desa.
“Begitu juga Desa Mandiri, tahun 2018 lalu jumlahnya 33 desa sedangkan tahun 2019 menjadi 98 desa,” ujar Dedi.
Bahkan, dengan sejumlah program inovasi mampu mengentaskan jumlah desa sangat tertinggal. Di mana pada 2018 terdapat 48 desa sangat tertingga di Jabar.
“Desa sangat tertinggal tahun 2019 itu kosong. Tapi kami tetap akan menjaga agar tidak ada tumbuh lagi karena terkena dampak seperti bencana yang memang tidak bisa dihindarkan,” pungkasnya.
(AS/ars)
