BANDUNG, FOKUSJabar.id: Jawa Barat memiliki peluang besar untuk menjadi pusat ekosistem industri halal di Indonesia. Hal ini didasarkan pada potensi-potensi yang dimiliki Jabar.
Hal ini terungkap pada acara Bincang Media yang mengangkat tema ‘Mendorong Ekosistem Halal melalui Perbankan Syariah’ di Hotel Savoy Homann Bidakara, Jalan Asia Afrika Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (13/2/2020). Acara yang digelar Sawala ini menghadirkan tiga pembicara yakni Ketua Program Studi Ekonomi Islam Universitas Padjadjaran (Unpad), Cupian, Pemimpin Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan Bank BJB Syariah, Asep Syarifudin, serta Kepala Bagian Pengawasan Non Bank OJK Kantor Regional 2 Jawa Barat, Noviyanto Utomo.
“Jabar sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak dan mayoritas muslim, punya potensi yang besar sebagai pusat ekosistem industri halal di Indonesia. Selain itu, potensi lain pun dimiliki Jabar seperti industri fesyen muslim yang banyak tersebar di wilayah Jabar, lalu destinasi wisata halal yang dimiliki, hingga kuliner halal,” ujar Ketua Program Studi Ekonomi Islam Unpad, Cupian.
Berbagai potensi yang dimiliki tersebut, lanjutnya, harus bisa disinergikan dan didukung semua pihak. Salah satunya, bagaimana pelaku industri tersebut mulai diarahkan menerapkan cara-cara halal mulai dari rangkaian proses hingga transaksi.
“Termasuk harus ada political will pemerintah dalam promosi industri halal ini
mulai dari wisata, kuliner, fesyen, dan lain sebagainya. Bagaimana prasyarat sebuah industri halal hingga edukasi masyarakat terkait ekosistem industri halal ini,” tambahnya.
Hal saat ini yang paling memungkinkan dilakukan pemerintah, salah satunya dengan menyosialisasikan undang-undang Nomor. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Termasuk mempermudah para pelaku industri, khususnya UMKM, dalam membuat sertifikasi halal.
“Selama ini yang jadi hambatan UMKM itu salah satunya kesulitan dalam penerbitan sertifikasi halal. Saat ini, ada kebijakan pemerintah yang memberi kemudahan dalam pembuatan sertifikasi halal bahkan digratiskan bagi UMKM dan ini harus ditangkap,” terangnya.
Cupian menambahkan, perkembangan ekosistem industri halal pun memiliki dampak lain terhadap industri keuangan syariah. Hanya saja, industri keuangan syariah dan industri halal masih berjalan masing-masing (belum terintegrasi) sehingga belum memiliki kontribusi terhadap pendapatan negara.
“Perbankan syariah dinilai belum optimal menggarap peluang penyaluran pembiayaan ke industri halal, termasuk para pelaku usaha berbasis syariah yang bergerak di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Karena itu diperlukan sinergitas ekosistem halal yang terintegrasi sehingga dapat menggerakkan lebih banyak pihak,” tegasnya.
Direktur Utama Bank BJB Syariah Indra Falatehan mengatakan, industri keuangan syariah yang dikembangkan dalam bentuk perbankan syariah, asuransi, dan bentuk-bentuk layanan keuangan syariah non-bank lainnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Industri jasa keuangan syariah dengan volume usaha dan kekuatan permodalan kecil memiliki keterbatasan untuk meningkatkan daya saing.
“Karena itu, kami terus bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan dan mendorong ekosistem halal. Salah satunya dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaran Ibadan Haji (BPS-BPIH), Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Umrah (BPS-BPIU), serta Kemeterian Pariwisata,” ujar Indra.
Pemimpin Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan Bank BJB Syariah Asep Syarifudin menambahkan, BJB Syariah memiliki strategi dalam pengembangan industri halal ini. Salah satunya berupa inovasi produk, mempermudah akses produk dan layanan, serta meningkatkan promosi dan literasi industri halal.
“Tapi masih banyak tantangan yang dihadapi untuk memperkuat ekosistem halal tersebut. Penguatan literasi, sinergi, dan kolaborasi yang dilakukan dengan berbagai pihak diharapkan akan memperkuat keuangan syariah,” kata Asep Syarifudin.
Sementara Kepala Bagian Pengawasan Non Bank OJK Kantor Regional 2 Jawa Barat, Noviyanto Utomo mengatakan, pemerintah senantiasa mendukung optimalisasi ekosistem ekonomi syariah. Tujuan utama tentunya membentuk lembaga perbankan syariah di Indonesia yang stabil, kontributif, dan inklusif.
“Sinergi dan semangat berjemaah antar pemangku kepentingan harus terus ditingkatkan untuk menciptakan industri keuangan syariah yang semakin mewarnai perekonomian nasional dan menjadi instrumen keuangan yang dipercaya masyarakat Indonesia,” pungkasnya.
(Ageng)
