PANGANDARAN, FOKUSjabar.id: Jelang Pilkada 2020, respon Partai Politik (Parpol) terhadap keberlangsungan demokrasi di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat dianggap lemah.
“Lemahnya respon Parpol terhadap demokrasi itu dilatarbelakangi gagalnya dalam mencetak kader di partainya masing-masing,” kata Aktivis HMI Ciamis-Pangandaran, Aos Firdaus, Selasa (4/2/2020).
Diketahui, Pangandaran akan menggelar Pilkada 2020, akan tetapi tidak ada satu pun Parpol yang berani menjadi penyeimbang jika pasangan Jeje Wiradinata dan Adang Hadari (Jihad) kembali mencalonkan.
“Padahal tahapan pelaksanaan Pilkada 2020 di Kabupaten Pangandaran akan segera berjalan. Namun Parpol di luar koalisi pasangan Jeje Wiradinata dan Adang Hadari di Pilkada 2015 lalu, belum memberi respon untuk menjadi penyeimbang,” ungkap Aos
Parpol terkesan masih bersikap dingin, bahkan bisa saja mengambil sikap untuk bergabung menjadi partai koalisi.
“Sikap Parpol saat ini sudah dinanti masyarakat. Jika kemungkinan seluruh partai di Pangandaran menjadi partai koalisi, maka pasangan incumben hanya akan melawan kotak kosong,” paparnya
Jika itu terjadi, kepercayaan warga terhadap Parpol di Pangandaran terancam menurun. Dengan begitu, ancaman kemunduran demokrasi akan makin tampak.
“Bahkan, bisa saja berpengaruh terhadap angka partisipasi warga dalam menyalurkan hak pilih mereka pada pelaksanaan Pilkada 2020 juga menurun,” ungkapnya
Hal ini kata Aos, butuh upaya agar pemahaman demokrasi dan pentingnya pendidikan politik terhadap masyarakat apabila Pilkada 2020 Pangandaran hanya diikuti satu pasangan. Ini akan berpotensi menjadi ancaman kekalahan bagi peserta pengusung calon.
“Kepercayaan warga akan berkurang terhadap Parpol. Karena tidak memiliki sikap politik yang jelas. Hal Ini bahaya juga terhadap Parpol yang mengusung calon, karena warga dimungkinkan akan memilih kotak kosong,” pungkasnya.
(Agus/Bam’s)
 terhadap keberlangsungan demokrasi di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat dianggap lemah.){kind=link}