BANJAR, FOKUSJabar.id: Sekjen Pemuda Muhammadiyah Kota Banjar, Joko Nurhidayat angkat bicara soal studi banding para wakil rakyat ke Bali.
Kata dia, studi banding DPRD Kota Banjar ke Pulau Dewata yang didanai uang rakyat jangan dijadikan aji mumpung untuk bertamasya.
” Ya, saya harap hasil studi banding itu dapat diimplementasikan di Banjar. Jangan dijadikan aji mumpung untuk tamasya. Terlebih, ada yang bawa keluarga. Harus profesional dan proporsional dong dalam bertugas,” katanya, Kamis (16/1/2020).
Publik menilai, studi banding ke Bali terkesan menghambur-hamburkan anggaran. Jangan sampai persepsi itu nantinya tidak bisa dijawab oleh anggota dewan.
” Hasil studi banding wajib dipertanggungjawabkan untuk menepis munculnya persepsi penghamburan anggaran,” ujarnya
Ketua HMI Kota Banjar, Ramdhani bin Rasikun berharap, pelaksanaan studi banding nantinya berdampak positif dan membawa kemajuan untuk Kota Banjar.
” Idealnya, studi banding itu akan berdampak positif bagi pembangunan. Baik secara fisik maupun non fisik. Terkhusus mengenai tata kelola PDAM. Lantaran, sekarang banyak warga yang berlangganan yang mengeluh air sering macet dan tak layak (kotor),” harapnya
Lanjut Ramdhani, dengan studi banding, fungsi pengawasan dewan bisa lebih ditingkatkan. Diharapkan juga dapat memberikan masukan untuk memperbaiki persoalan PDAM.
” Ke depan fungsi pengawasan ditingkatkan lagi. Karena anggaran untuk studi banding ke Bali itu tidak sedikit,” tutup dia.
(agus/bam’s)
