BANDUNG, FOKUSJabar.id: Sikap Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto dalam menjaga kedaulatan NKRI dari negera lain, saat China yang kembali mengklaim Laut Natuna harus menunjukan sikap yang tegas.
Prabowo memilih jalur negosiasi untuk menghadapi masalah tersebut. Prabowo menganggap bahwa China merupakan negara sahabat.
Menanggapi Prabowo, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi mengatakan, menjaga wilayah perairan dengan tujuan menjaga kedaulatan dan melindungi seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan kewajiban yang melekat pada negara.
Baca Juga: Juli 2020, Wakatobi Akan Buka Kunjungan Wisata
Menurut Dedi, hubungan persahabatan dengan Pemerintah China adalah setara. Karena setara, ketika ada kekayaan yang diambil, sikapnya bukan lagi perundingan, melainkan tindakan tegas. Namun, tindakannya bukan berdasarkan pendekatan militer, melainkan tindakan sipil yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
” Kalau tujuannya adalah melindungi kekayaan ikan kita, sebenarnya metodologi yang dipakai Bu Susi itu cukup merepotkan pencuri ikan,” kata Dedi, Sabtu (4/1/2020).
Menurut Dedi, kalau urusan kedaulatan bangsa, pelanggaran keamanan dan batas negara, yang harus dilakukan adalah sikap tegas dan tanpa kompromi. Sikap itu yang harus dilakukan oleh Kementerian Pertahanan.
” Dan itu sudah disebutkan oleh Komisi I bahwa harus ada tindakan tegas tanpa kompromi,” kata Dedi.
Jangan bikin alibi beragam kata Dedi, saat ini semua pihak tidak usah lagi membuat alibi beragam. Dia menegaskan, sikap penenggelaman kapal itu adalah efektif dan harus dilakukan.
Tapi pendekatannya bukan militer, melainkan perlindungan kelautan yang dikelola di bawah komando Kementerian Kelautan dan Perikanan, bukan menteri pertahanan, karena konteksnya berbeda.
” Karena yang dihadapi adalah nelayan, bukan tentara. Maka, yang harus diterapkan adalah aturan kelautan. Maka, tenggelamkan kapal itu efektif,” kata Dedi.
Terkait kasus kapal nelayan China yang dikawal militer negara itu, pendekatan kedua yang harus dilakukan adalah tindakan milier demi perlindungan keamanan dan kedaulatan negara.
” Kalau perlindungan kemanan, tak ada kompromi. Sikap tegas. Karena itu kedalutan negara,” katanya.
Dedi menegaskan, urusan kedaulatan negara tidak bisa ditukar dengan urusan yang lain. Harus tegas.
” Kalau kita punya tetangga banyak bantu kita, atau kerja sama usaha, bukan investasi ya. Lalu istri kita diambil dia, rela enggak?. Lebih baik kita miskin daripada harga diri terinjak,” tuturnya.
(as)
