GARUT, FOKUSJabar.id: Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Garut, Endang Rushendar menyatakan, pernyataan yang dilontarkan salah satu anggota Hiswana Migas kurang tepat.
Justru kata dia, Kadin ke depan bersama pemerintah akan membantu Hiswana Migas dalam mengawasi distribusi LPG 3 kg yang dirasakan masyarakat saat ini jauh diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Pemerintah, Rp 16.000 per tabung.
“ Saat ini, masyarakat harus membeli LPG 3 kg dengan harga Rp20-30 ribu per tabung. Ini tentu saja memberatkan warga,” ujar Endang yang juga Ketua GM FKPPI Garut kepada FOKUSJabar.id, Jumat (27/12/2019).
Menurut dia, LPG 3 kg peruntukannya bagi keluarga miskin. Namun faktanya yang terjadi saat ini banyak dipergunakan oleh para pengusaha. Diantaranya, pengusaha restoran dan ternak ayam.
“ Kadin ke depan bersama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) ingin membantu Hiswana Migas dalam pendistribusiannya. Dengan begitu, dapat tepat sasaran dan sesuai HET. Dimana Pemda mengantongi data by name by address keluarga miskin,” ujar Endang.
Kemudian, pemerintah membutuhkan pengusaha jasa konstruksi sebagai mitra dalam melaksanakan pembangunan. Baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten.
Oleh karena itu, pihaknya berharap tidak memandang sebelah mata kepada para pengusaha jasa konstruksi yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan di negara ini.
“ Mudah-mudahan Musyawarah Kabupaten (Muskab) ke-7 Kadin Garut yang akan diselenggarakan 21 Januari 2020 berjalan lancar dan melahirkan pemimpin yang bisa menjadi mitra pemerintah lima tahun ke depan,” pungkasnya.
(Andian/Bam’s)
 Kabupaten Garut, Endang Rushendar menyatakan){kind=link}