BANDUNG, FOKUSJabar.id: Politik uang masih menjadi momok menakutkan dalam Pilkada. Modus yang terus berkembang menjadi kesulitan dalam pengawasannya.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat M. Abdullah mengakui bahwa politik uang sulit dihilangkan dalam setiap pemilu. Bahkan dia tidak menjamin kecurangan itu akan hilang pada Pilkada serentak 2020 di Jabar.
“Politik uang menjadi persoalan dominan dalam setiap Pemilu,” kata Abdullah dalam sosialisasi bertajuk ‘Kewenangan Bawaslu dan Keadilan Pemilu’, di Bandung, Kamis (19/12/2019).
Baca Juga: Tagihan Listrik Meroket, Ini Penjelasan PT PLN
Politik transaksional saat pencalonan kandidat partai, penggunaan aparatur dan keuangan negara, hingga kecurangan oleh penyelenggara pemilu, kata dia, juga menjadi persoalan dominan.
” Perlu ada enguatan lembaga pengawasan. Selain itu, penataan, dan perbaikan pun peniting dilakukan,” kata dia.
Dia mencontohkan kewenangan Bawaslu yang perlu diperkuat lagi dalam aspek penindakan.
“Kewenangan sengketa Bawaslu. Ini cara kita membangun agar proses pemilu berkualitas,” kata dia.
Penguatan seperti inipun harus dilakukan dengan perbaikan di internal Bawaslu. Di mana profesionalitas petugas Bawaslu harus ditingkatkan.
“Jika itu terwujud, kata dia, maka kualitas demokrasi di Tanah Air akan terwujud. Jika tertata, menghasilkan pemilu berkualitas. Jika itu terjadi, tinggi legitimasinya,” kata dia.
(LIN)
