Kamis 12 Desember 2024

Ketua Fraksi Demokrat: Reses Harus jadi Solusi Permasalahan Masyarakat di Dapil

GARUT,FOKUSJabar.id: Memasuki hari kedua reses masa sidang III tahun 2019, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Garut, Cucu Suhendar menemui masyarakat di wilayah Jatisari, Kecamatan Karangpawitan.

Reses hari kedua Ketua Fraksi Demokrat DPRD Garut

Terpantau FOKUSJabar.id, ratusan warga begitu antusias menghadirinya. Bagaimana tidak, mereka mengaku jarang mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan harapan (aspirasi) nya secara langsung. Baik kepada anggota DPRD maupun pemerintah.

Pada kesempatan itu, Cucu mengungkapkan, reses dimaknai tidak hanya sekedar menyerap aspirasi, tetapi harus ada tindak lanjut untuk merealisasikannya.

BACA JUGA: Kadisdik: Ini Syarat Belajar Tatap Muka di Garut

” Hasil reses ini tentu jadi perhatian kami dan juga harus jadi perhatian eksekutif,” kata Cucu, Rabu (4/12/2019).

Menurut dia, reses harus menjadi bagian dari solusi penanganan permasalahan ditengah masyarakat. Paling tidak, jadi jembatan yang penyampaian keinginan (aspirasi) warga kepada pemerintah.

Cucu mengaku, banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat. Diantaranya, saluran irigasi Bayongbong yang tidak berfungsi mengairi sekitar 150 hektar pesawahan di Kecamatan Karangpawitan.

“ Para petani Karangpawitan meminta saluran drainase/irigasi Bayongbong diperbaiki agar bisa mengairi pesawahan di sini,” ujar Ketua Fraksi Demokrat.

Selanjutnya terkait masalah pendidikan, masyarakat mendesak agar pemerintah memperhatikan guru honorer yang selama ini mendapat insentif jauh dari kata layak dan jauh dibawah UMR.

Berkaitan dengan musim kemarau, salah satu warga Cihuni, Amang mengharapkan bantuan pengadaan air bersih.

” Saat ini kami kesulitan air bersih. Setiap hari harus rela memikul dan ngantre dari sumber air yang jaraknya cukup jauh. Jika pemerintah peduli, tolong anggarkan bantuan pipanisasi atau sumur bor untuk daerah kami,” imbuhnya.

Sementara tokoh muda perwakilan kampong Tabrik, Ahmad menyampaikan agar pemerintah peduli dengan pendidikan diniyah yang diselenggarakan secara swadaya oleh masyarakat.

” Kami terkendala biaya operasional pendidikan ditengah animo masyarakat dari berbagai kampung yang begitu antusias. Oleh karena itu, mohon ada dukungan dari pemerintah untuk pendidikan diniyah dan marbot masjid,” imbuh dia.

Tak hanya itu, Jalan Raya Karangpawitan, masalah penanggulangan sampah dan insentif kader posyandu juga menjadi atensi warga agar diperhatikan pemerintah.

Diakhir pertemuan, Ketua Fraksi Demokrat yang juga menjabat Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Garut dan Wakil Direktur Eksekutif DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat menegaskan, setelah selesai masa reses, semua masukan aspirasi dari masyarakat akan dia sampaikan kepada pimpinan DPRD agar ditindaklanjuti dan diserahkan kepada Bupati.

Dengan begitu, nantinya bisa terakomodir masuk dalam rencana pembangunan daerah Kabupaten Garut, sesuai dengan perencanaan, mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(Andian/Bam’s)

Berita Terbaru

spot_img