GARUT,FOKUSJabar.id: Sejumlah kalangan menilai bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Garut tahun 2020 tidak berpihak untuk kepentingan rakyat.
Tak heran, jika beberapa waktu yang lalu, mahasiswa turun ke jalan. Mereka memprotes kebijakan pemerintah terkait RAPBD 2020 yang tidak pro rakyat. Pembagiannya, 35 persen kepentingan masyarakat. Sementara sisanya (65 persen) dialokasikan untuk belanja pegawai.
Baca Juga: Ini Spesifikasi Asus ProArt Yang Resmi
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Garut pun berpendapat sama bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020 tidak berpihak kepada rakyat.
” Ya, kami setuju dengan apa yang diprotes para mahasiswa. RAPBD Garut tahun 2020 memang tidak pro rakyat,” tegas Ketua Fraksi PKB, Aji Kurnia, Selasa (26/11/2019).
Kepada FOKUSJabar.id, Aji menyebut, belanja langsung dan tidak langsung persentasenya masih besar untuk aparatur.
Oleh karena itu, pihaknya meminta eksekutif melakukan efisiensi belanja pegawai. Dianataranya, mengurangi honor narasumber, Diklat, pakaian dinas, pembelian mobil, pengadaan computer dan anggaran perjalanan dinas luar negeri.
Aji meminta, besaran RAPBD 2020 dalam belanja langsung harus digeser dari belanja pegawai menjadi belanja publik.
” Kami ingin ada perbaikan kebijakan pembangunan yang berpihak kepada rakyat,” tutup Aji Kurnia.
(Andian/Bam’s)
 Kabupaten Garut tahun 2020 tidak){kind=link}