BANDUNG, FOKUSJabar.id: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat melaunching dimulainya tahapan pengawasan Bawaslu Jabar bersama delapan kabupaten/kota yang mengelar Pilkada Serentak 2020.
Tidak hanya itu, Bawaslu pun memperkuat empat tugas fungsinya, yakni fungsi pencegahan, pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa pemilu.
Ketua Bawaslu Jabar Abdullah Dahlan mengatakan, hal itu penting untuk menandai bahwa tahapan pelaksanaan Pilkada 2020 di delapan kabupaten/kota di Jabar sudah dimulai.
Delapan kabupaten/kota itu, yakni Kabupaten Bandung, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Karawang dan Kota Depok.
“Kami melakukan upaya-upaya penguatan internal kelembagaan dengan tugas dan fungsi, termasuk melakukan sosialisasi.Ini bagian dari kita menginformasikan kepada seluruh stakeholder, khususnya terkait Pemilu di delapan kabupaten/kota,” kata Abdullah saat launching, di Bandung, Rabu (20/11/2019).
Pilkada 2020 ini salah satu ekspektasi publik terkait pelaksanaan Pemilu langsung oleh rakyat untuk memilih delapan kepala daerah di mana rakyat menentukan pilihan politik mereka untuk menentukan kepala daerah.
“Meski diproses itu ada beberapa persoalan yang muncul, misalnya soal politik transaksional, politik uang, netralitas ASN. Pelanggaran yang dilakukan peserta Pemilu ini mencederai integritas proses Pilkada sekaligus mencederai kualitas pelaksanaan Pemilu,” kata dia.
Dalam upaya menjaga dan menghadirkan kualitas Pilkada 2020 yang lebih berkualitas, demokratis dan berintegrasi.
“Makanya kami melakukan launching sebagai upaya sosialisasi kepada para pihak,” kata dia.
Sosialisasi pun dilakukan dengan cara menyediakan kanal ‘ Saluran Aspirasi Masyarakat (Salam) Awas di laman Bawaslu Jabar.
Kanal tersebut merupakan inisiatif Bawaslu Jabar dalam menampung informasi masyarakat mengenai dugaan tindak pelanggaran Pemilu.
“Kanal ini wadah bagi masyarakat memberikan informasi dugaan awal pelanggaran Pemilu yang nantinya ditindaklanjuti Bawaslu,” kata dia.
Pihaknya berharap level partisipasi dalam Pilkada 2020 terus meningkat, selain menggunakan hak politik, penting juga partisipasi dalam mengawasi tahapan dan prosedur.
Pada prinsipnya, kata dia, jika semua proses tidak terkawal, maka akan ada kerawanan. Oleh karena itu internal Bawaslu harus mengawal seluruh tahapan di setiap wilayah.
(LIN)
