BANDUNG, FOKUSJabar.id: Guna mengatasi kemiskinan, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung menargetkan terealisasinya Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) di setiap kelurahan di Kota Bandung pada 2020 mendatang. Sistem tersebut merupakan integrasi pelayanan dan data penduduk miskin yang selama ini belum terpadu.
Demikian disampaikan Kadinsos Kota Bandung Tono Rusdiyantono di Jalan Gatot Subroto, Bandung, Senin (18/11/2019). Sebelumnya, Dinsos mengklaim telah memiliki data kependudukan terintegrasi, namun tidak dibarengi aspek pelayanan yang baik.
“Data kita sudah terintegritas sebanarnya, namun pelayanan kita yang belum, maka kita usulkan pembentukan SLRT di setiap kelurahan. SLRT ini bisa juga disebut Puskesos atau kalau di kesehatan itu Puskesmas,” kata Tono.
Tono menginginkan Puskesos dimiliki oleh setiap kelurahan untuk mengetahui permasalahan pelayanan dan pengaduan oleh warga. Selain itu dibutuhkan untuk kedaruratan dan permasalahan pemenuhan kebutuhan. Selama ini, Kota Bandung telah memiliki SLRT, hanya saja belum berjalan maksimal dan selanjutnya akan dikembangkan.
“Jadi saat ini kita hanya mengembangkan saja SLRT ini , In sya Alloh 2020 akan terwujud,” kata dia.
Sebagai uji coba, pihaknya telah menerapkan sistem ini di tiga kecamatan, yakni di Bandung Kidul, Bojongloa Kaler dan Babakan Ciparay. Dia berharap sistem ini bisa efektif di semua kelurahan, dengan begitu pelayanan kepada masyarakat lebih dekat dan terintegrasi.
Tono mengklaim bahwa warga Kota Bandung akan mendapatkan kemudahan saat membutuhkan pelayanan sosial, salah seorang warga miskin cukup datang ke kelurahan dan tidak perlu lagi ke dinas sosial. SLRT ini, kata dia, hanya sebagai pelayanan surat rujukan bagi warga miskin.
“Bentuknya hanya sistem layanan rujukan saja, misalkan untuk kesehatan menjelaskan bahwa ini benar warga miskin, sama halnya ketika dinas-dinas terkait meminta data warga miskin untuk program Rutilahu, kesehatan dan pendidikan,” kata dia.
Puskesos atau SLRT tersebut real pelayanan rujukan warga miskin dari kelurahan ke Dinsos, dan dipastikan masuk Puskesos sebagai rumah singgah. Dinsos tidak punya Unit Pelayanan Terpadu (UPT), nanti di setiap kelurahan di tahun 2020 direalisasikan.
Adapun fasilitas yang akan digunakan sementara waktu, yakni memanfaatkan bangunan yang ada. Petugasnya terdiri dari karang taruna dan relawan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan Program Keluarga Harapan (PKH), dia mengklaim jumlah relawan akan tercukupi.
“Relawan kita di KPS ada 30 orang, PKH ada 139 orang belum ditambah relawan PSM, kita punya ribuan relawan. Mereka akan mendapat uang kadeudeuh. Selama ini relawan KPS digaji Rp1 juta dan PKH Rp600 ribu,” kata dia.
Adapun anggaran penanggulangan masalah sosial yang ditangani seluruh dinas berjumlah sekitar Rp1 trilyun, sedangkan khusus untuk dinas sosial Rp50 milyar. Kemudian kucuran anggaran dari pusat Rp217 milyar, anggaran tersebut digunakan untuk mendukung program verifikasi dan validasi.
(Yusuf Mugni/LIN)
