Kamis 12 Desember 2024

Kawal Program Presiden, BUMN Perlu Dievaluasi

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Forum Indonesia Maju (FIM) Jawa Barat menilai sangat penting pemerintah mengevaluasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini. Sebab Badan Usaha Milik Negara harus juga bisa mengawal program pemerintah.

Ketua FIM Jawa Barat MQ Iswara sepakat dengan langkah Mentri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir yang akan mengevaluasi BUMN beserta direksinya. Apalagi, kata Iswara, Erik merupakan praktisi pengusaha yang sudah sukses membawa sejumlah perusahan tingkat nasional dan internasional.

“Kita mendukung penuh langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Erick yang ingin melakukan perbaikan, bongkar pasang di 142 Badan Usaha Milik Negara,” kata Iswara, saat ditemui di Bandung, Jumat (15/11/2019).

Baca Juga: Ahok Ditawari di BUMN oleh Erick Thohir

FIM yang beranggotankan pengurus lintas partai dan mantan pimpinan Tim Kampaye Daerah Joko Widodo – Ma’ruf Amin itu meyakini, Erick Thohir sangat memahami dunia usaha.

Sebagai praktisi di bidang tersebut Erick mampu memotret secara objektif dan komprehensif  menilai Badan Usaha Milik Negara yang sehat dan tidak sehat.

Tidak hanya itu, Iswara pun yakin Erick mampu memetakan calon-calon direksi yang mempunyai kapabilitas dan integritas memajukan perusahaan milik negara ini.

Iswara optimistis kebijakan yang dilakukan Mentri Badan Usaha Milik Negara ini akan mampu memberikan peningkatan terhadap laba bersih di setiap perusahaan ini.

Baca Juga: Masuk ke BUMN, Ahok Harus Keluar Parpol

“Dia juga akan objektif melihat secara personal di jajaran direksi atau komisaris, mana yang memang kapabel, berkualitas dan berintegritas,” kata dia.

Sebelumnya, Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, bahwa Menteri BUMN Erick Thohir akan melakukan evaluasi terhadap direksi-direksi BUMN.

Hal ini merupakan pekerjaan rumah pertama yang dilakukan Erick jelang 100 harinya menjabat sebagai menteri.

Erick akan melakukan evaluasi terhadap bos-bos BUM yang memiliki performa kurang baik, apalagi yang dinilai tak mendukung visi dan misi yang akan dijalankan presiden hingga lima tahun ke depan.

(AS/LIN)

Berita Terbaru

spot_img