BANDUNG, FOKUSJabar.id : Langkah Menteri BUMN Erick Thohir yang akan mengangkat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi pimpinan salah satu BUMN didukung anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Yevry Hanteru Sitorus. Komisi VI merupakan mitra kerja Kementerian BUMN.
“Basuki Tjahaja Purnama dikenal sebagai orang yang tegas, bersih, dan punya kapasitas. Dia lebih pas duduk sebagai direksi PLN daripada duduk sebagai komisaris Pertamina,” kata Deddy seperti dilansir detikcom, Kamis (14/11/2019).
Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu menyebut Basuki Tjahaja Purnama memiliki pengalaman memimpin dan manajerial yang baik untuk mengelola BUMN besar. Ahok pun diyakininya mampu memahami dan mewujudkan program Presiden Joko Widodo karena pernah bekerja bersama mengurus Jakarta.
Baca Juga: Ahok Resmi Jadi Komut Pertamina, Direksi langsung Dirombak
“Ahok pasti mampu mewujudkan program Presiden Jokowi tentang elektrifikasi 100 persen. Seluruh Indonesia teraliri listrik,” ungkap Deddy.
Ahok diyakini bisa mempercepat capaian rogram-program PLN. Pasalnya, Basuki Tjahaja Purnama dinilai punya keberanian mengeksekusi program dengan pertimbangan yang matang.
“Selama PLN dipimpin pelaksana tugas banyak tender yang mandek. PLN butuh sosok yang berani sekaligus mampu memastikan proses berjalan dengan prudent. Persyaratan ini semua terpenuhi oleh Ahok,” tegasnya.
Dukungan pun disampaikan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Luhut mengatakan jika dirinya menyambut baik Basuki Tjahaja Purnama masuk ke salah satu BUMN.
Meski demikian, Luhut mengaku tidak tahu Basuki Tjahaja Purnama bakal ditempatkan di BUMN apa. Tapi dirinya tak menepis jika Ahok akan ditempatkan di BUMN sektor energi.
“Ya kira-kira gitu lah. Kalau saya tahu masa saya kasih tahu kamu,” pungkasnya.
Basuki Tjahaja Purnama dikabarkan akan didapuk sebagai direktur utama di salah satu perusahaan plat merah. Sebagai informasi, ada sejumlah BUMN yang belum memiliki Direktur Utama (Dirut) definitif seperti PT PLN (Persero) yang saat ini dipimpin Plt Dirut Sripeni Inten Cahyani, lalu Bank Mandiri dan BTN yang bbelum memiliki dirut definitif, serta holding BUMN Pertambangan, MIND ID yang juga belum memiliki dirut definitif.
(ars)
