BANDUNG, FOKUSJabar.id: Rencana pemangkasan eselon di lembaga pemerintah perlu dikaji lebih mendalam. Khususnya untuk pemangkasan eselon di pemerintah daerah seperti Pemerintah Kota Bandung.
Menurut Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, pemangkasan eselon di pemerintah daerah cukup sulit. Pasalnya, jika jabatan seperti lurah maupun camat dipangkas, maka akan mengubah hingga menurunkan kedudukannya sebagai kepala kewilayahan.
“Ini perlu kajian, nanti bagaimana kalau camat atau lurah tidak punya eselon. Mereka (pejabat) fungsional jadinya,” kata Yana di Hotel Papandayan, Jalan Gatot Subroto, Kamis (14/11/2019).
Menurutnya, setiap daerah memiliki persoalan tertentu menghadapi rencana kebijakan presiden tersebut. Meski untuk menyederhanakan birokrasi, Yana berharap ada kajian yang holistik terkait penghapusan eselon.
“Setiap daerah punya problem sendiri. Mungkin presiden ingin menyederhanakan birokrasi dan kita harus mendukung kebijakan pusat, tapi soal ini perlu kajian dulu,” jelasnya.
Seperti diketahui, rencana pemangkasan eselon di kementerian dan lembaga berawal saat Presiden Joko Widodo menilai keberadaan eselon I-IV di kementerian/lembaga terlalu banyak. Jokowi ingin agar struktur eselon lebih disederhanakan.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Tjahjo Kumolo menjelaskan jika pemangkasan eselon di lembaga pemerintah dilakukan bertahap. Pihaknya telah menyusun program pemangkasan eselon di kementerian dan lembaga pemerintahan, baik di pusat maupun daerah.
Program tersebut telah dipaparkan kepada seluruh kementerian dan lembaga pemerintahan di pusat dan daerah. Kementerian PAN-RB akan menampung masukan dari seluruh kementerian dan lembaga agar program dapat dijalankan dengan baik.
(Yusuf Mugni/ars)
