BANDUNG, FOKUSJabar.id : Koordinator Divisi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat Zaki Hilmi mengatakan, ada catatan khusus untuk Pemilu 2020 mendatang. Selain terkait netralitas ASN, yakni berkaitan dengan akuntabilitas keuangan daerah.
“Hal ini akan menjadi fokus kami untuk mengawasi terkait keuangan. Ada potensi bakal calon petahana memanfaatkan APBD untuk kepentingan kampaye,” ujar Zaki di sela-sela acara gathering Bawaslu beserta awak media di Jayagiri Resort Cikole, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (13/13/2019).
Lebih lanjut kata Zaki, ada beberapa hal berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Seperti KPU kota Depok yang kesekretariatannya terkena kasus hukum, lalu Kabupaten Karawang serta beberapa daerah lain yang penyelenggara pemilu terkena peringatan dari DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu).
“Maka fokus kita adalah menguatkan kembali integritas penyelenggara agar pelaksanaan tugas sesuai dengan regulasi,” ujar dia.
Dengan berbagai potensi pelanggaran pemilu, lanjut Zaki, Bawaslu Jabar akan meluncurkan program Saluran Aduan Masyarakat (Salam) yang nantinya bisa dimanfaatkan masyarakat untuk bisa berperan aktif memberikan informasi tentang indikasi pelanggaran.
“Kita juga menyoroti mengenai penyalahgunaan wewenang penggunaan anggaran daerah untuk pemenangan pada saat kontestasi. Indikasi itu ada di delapan kabupaten/kota terutama di daerah yang memang ada petahana yang kembali maju dalam pilkada. Karena itu, kita berharap integritas seluruh komponen penyelenggara dan peserta pemilu jangan ada politik transaksional dalam hal dukungan,” tegasnya.
(AS/ars)
