GARUT, FOKUSJabar.id: Dinilai tidak tepat dan menindas rakyat, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Garut menolak kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Demikian dikatakan Ketua Fraksi PKB DPRD Garut, Aji Kurnia. Dia menyebut, kenaikan iuran BPJS menindas masyarakat. Khususnya, masyarakat kecil.
” Kami dukung Komisi V DPRD Jabar dan Komisi IX DPR RI menolak kenaikan iuran BPJS,” tegas Aji kepada FOKUSJabar.id, Jumat (8/11/2019).
Menurut dia, kenaikan tersebut berdampak dan memberatkan warga. Terutama bagi warga kecil yang masuk kategori kelas III.
” Masyarakat kecil ditengah himpitan ekonomi kini dibebani dengan kenaikan iuran BPJS. Jelas itu akan menjadi beban baru bagi warga,” kata Aji.
Atas dasar itu, Fraksi PKB berkomitmen menolak kenaikan BPJS. PKB adalah partai yang responsif terhadap keluhan masyarakat kecil.
” Penolakan ini, salah satu bentuk kepedulian kami kepada masyarakat. Kami konsisten pro rakyat,” jelas dia.
Pihaknya meminta, pemerintah mengkaji ulang kenaikan iuran BPJS.
” Sampai kapan pun kami akan terus menolak setiap kebijakan yang tidak pro rakyat,” tutup dia.
(Andian/Bam’s)
