BANDUNG, FOKUSJabar.id : Untuk memenuhi kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Pemprov Jabar menganggarkan hingga Rp800 miliar dalam rancangan APBD 2020. Anggarn tersebut disiapkan untuk mengatasi warga miskin yang merasa keberatan atas kenaikan BPJS
Pj Sekda Jabar Daud Ahmad mengatakan, anggaran disiapkan untuk mengcover 40 persen dari total iuran BPJS Kesehatan yang saat ini dipatok Rp42.000. Hal ini berdasarkan data dari Dinas Sosial terakhir dimana jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang disubsidi APBD Jabar mencapai 4,048 juta jiwa.
Daud mengaku, awalnya di APBD 2020, pihaknya baru merencanakan Rp600 miliar untuk meng-cover BPJS PBI dari APBD Jabar. Namun dengan adanya kenaikan iuran, pihaknya memperkirakan anggaran yang harus disediakan mencapai Rp830 miliar sampai Rp850 miliar.
“Perkiraan kasar kalau dengan jumlah kepersertaan sekarang dikali Rp16.000, kita harus nambah Rp230 miliar sampai Rp250 miliar. Berarti sekitar Rp800 miliaran,” katanya.
Namun angka asumsi ini masih dalam perkiraan sementara karena pihaknya masih menunggu data penerima BPJS PBI dari kota dan kabupaten.
Tahun ini, Pemprov Jabar sudah mengalokasikan anggaran sekitar Rp403 miliar per Agustus 2019 kemarin yang diberikan kepada 3 juta jiwa masyarakat miskin.
Setiap tahunnya iuran BPJS PBI menjadi bagian dari pembiayaan yang harus ditanggung pemerintah untuk membantu masyarakat miskin.
(AS/ars)
