BANDUNG, FOKUSJabar.id: Wacana larangan penggunaan cadar dan aturan pakaian aparatur sipil negera (ASN) harus segera dikaji dalam agar tidak menjadi polemik sebelum menjadi keputusan yang resmi.
Anggota DPR RI Dedi Mulyadi mengatakan, pemerintah jangan hanya lantang mengeluarkan wacana larangan namun tidak disertai solusi yang kongkrit.
“Jangan hanya melarang. Harus ada kajian kebudayaan lebih dulu karena ini menyangkut persoalan private,” ujar Dedi, Sabtu (2/11/2019).
Menurutnya, jika wacana ini hanya dilandasi perspektif politis nihil kebudayaan, pemerintah bisa dituding tengah melancarkan dendam politik.
“Saya takutnya ini nantinya jadi perlawanan politis. Sementara kalau landasannya budaya, kita bisa memberikan gambaran seperti apa rillnya berbusana yang mencirikan Indonesia,” tuturnya.
Dedi menambahkan, pertarungan soal budaya arab dan barat nyaris melupakan jika Indonesia kaya akan ragam busana tradisional. Ini juga sebagai akibat lalainya pemerintah yang telah melupakan indentitas budaya.
“Kalau sekarang, itu budaya arab, ini budaya barat. Lalu seperti apa budaya Pancasila? Busana Pancasila? Pemerintah lupa bahwa identitas kebudayaan kita di daerah sudah lama tidak dihiraukan sebagai identitas yang mencerminkan ke-bhineka-an,” katanya.
Dedi menilai karena wacana tersebut akan diterapkan pada ASN, lanjutnya, Mendagri dan Menpan RB harus segera membuat regulasi dan petunjuk pelaksanaan (juklak) yang merepresentasikan kekuatan dan identitas budaya nusantara.
“Tapi juklak ini harus berdasarkan perspektif budaya masing-masing daerah. Jadi identitas budaya daerah bisa menjadi antitesa soal polemik budaya arab dan barat. Ini momentumnya setelah sekian lama ciri khas budaya kita tergerus,” tegasnya.
Dia menunjuk soal polemik celana cingkrang yang dituding budaya arab, padahal dalam budaya sunda celana cingkrang itu bagian dari pangsi atau busana tradisional pria sunda.
“Upacara bendera saja masih pakai seragam warisan Belanda, kita sudah lama tidak sadar memperbaiki diri. Sudah lama meninggalkan budaya. Jadinya wacana yang dilempar menjadi isu politis yang melelahkan,” pungkasnya.
(AS)
