BANDUNG, FOKUSJabar.id: DPRD Provinsi Jawa Barat memprediksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) tahun 2019 APBD Provisi Jawa Barat bisa mencapai Rp 4,55 triliun.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jabar Abdul Hadi saat dihubungi, Kamis (31/10/2019) mengatakan, prediksi SiLPA tahun ini juga melebihi tahun sebelumnya yaitu sebesar, Rp 3,06 triliyun.
Dengan demikian kata Hadi, hal tersebut menjadi sorotan anggota DPRD, terlebih angka-angka APBD dipersentasikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada rapat paripurna Selasa (29/10/2019) malam. Kata Hadi, SiLPA yang membengkak tahun ini membuktikan perencanaan yang kuran matang.
“SiLPA 2019 prediksi kami sangat besar, berarti perencanaan anggaran di tahun pertama RK menjadi gubernur sangat lemah,” katanya.
Tidak hanya itu, Hadi menambahkan, pihaknya pun mempertanyakan anggaran belanja 2020 yang diajukan Rp 46,1 triliun. Mengingat jumlah tersebut melampaui besaran anggaran tahun 2023 yang tertera di dokumen RPJMD 2018-2023.
“Artinya, pemprov kurang memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah yang telah disahkan awal 2019 dalam penyusunan Rancangan APBD Provinsi Jabar tahun 2020,” ucap dia.
Hadi mengatakan saat ini masing-masing komisi tengah membahas rincian angka-angka APBD 2020 sebagai bahan koreksi pada rapat paripurna selanjutnya.
“Detailnya (draf APBD) baru dikonsolidasikan setelah masing-masing komisi selesai bahas dengan mitranya,” tuturnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kami sempat menyampaikan nota pengantar keuangan terkait Raperda APBD Provinsi Jabar Tahun Anggaran 2020 dalam rapat paripurna DPRD. Dia memperkirakan pendapatan daerah Jabar tahun 2020 sebesar Rp 41,583triliun.
Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 5,456triliun atau naik 15,10 persen dibandingkan dengan target APBD Perubahan 2019 sebesar Rp 36,127triliun.
Pendapatan daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Dareah (PAD) sebesar Rp 25, 233triliun, dana perimbangan yang diperkirakan sebesar Rp 16,336triliun. Pendapatan yang sah dari hal lain-lain diperkirakan sebesar Rp 23,199miliar.
“Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah sesuai dengan peraturan pemerintah,” ucapnya.
Menurut Emil panggilan Ridwan Kamil, kebijakan belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2020 difokuskan pada sembilan program prioritas pembangunan yaitu Akses pendidikan untuk semua, desentralisasi pelayanan kesehatan, Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi, pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata serta ekonomi kreatif, pendidikan agama dan tempat ibadah juara, infrastruktur konektivitas wilayah, gerakan membangun desa, subsidi gratis golongan ekonomi lemah untuk pelayanan kesehatan, sekolah gratis, perbaikan Rutilahu dan perburuhan, inovasi pelayanan publik dan penataan daerah.
Emil berharap Raperda APBD Jabar TA 2020 ini segera ditetapkan jadi Perda sesuai dengan waktu yang sudah disepakati bersama.
“Mudah-mudahan selesai sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan, untuk itu mari kita gunakan waktu yang tersedia sebaik-baiknya,” tuturnya.
(AS)
