BANDUNG, FOKUSJabar.id: DPRD Provinsi Jawa Barat diminta segera memanggil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) terkait polemik keberadaan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP).
Untuk diketahui, sejumlah anggota dewan mengeluhkan keberadaan TAP yang dinilai mengintervensi organisasi perangkat daerah (OPD) hingga bisa membatalkan program yang telah disepakati kedua institusi negara tersebut.
Menurut pakar politik dan pemerintahan dari UNPAD Muradi, DPRD harus segera memanggil Emil untuk meminta keterangan terkait TAP.
“Secepatnya. Paling lama dalam waktu 1-2 minggu ke depan,” kata Muradi di Bandung, Jumat (18/10/2019).
Nantinya dewan bisa menanyakan langsung kepada Emil terkait fakta yang terjadi dengan TAP.
“Tanya fungsinya apa dan kalau namanya akselerasi harusnya mempercepat,” kata dia.
Isu terkait TAP ini akan terus berkembang dan berdampak negatif terhadap eksekutif jika gubernur tidak segera memberi penjelasan. Tidak hanya itu, jalannya pemerintahan terutama di OPD pun akan semakin terganggu akibat berlarut-larutnya kasus tersebut.
“Agar tidak simpang siur harus dijelaskan, terlebih akan membangun pola hubungan tidak harmonis antara eksekutif dengan DPRD,” kata Muradi.
DPRD, kata dia, bisa meminta gubernur membubarkan TAP jika keberadaanya tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diinginkan.
“Kalau mengganggu, apalagi tidak sesuai tupoksi, DPRD tak bisa lagi membiarkan TAP,” kata dia.
(LIN)
