BANDUNG, FOKUSJabar.id: Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) harus menjelaskan keberadaan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) kepada DPRD Provinsi Jawa Barat. Hal harus dilakukan untuk meyakinkan pentingnya keberadaan tim ahli yang saat ini tengah disorot anggota dewan.
Pakar politik dan pemerintahan dari Unpad Bandung Muradi menilai, dewan harus segera memanggil Emil terkait polemik TAP ini. Saat kedua unsur pemerintahan daerah ini bertemu, Gubernur wajib menjelaskan tentang keberadaan tim yang dibentuknya tersebut.
“Harus ada akselerasi yang sama (antara gubernur dengan dewan), tak saling berdusta,” kata Muradi di Bandung, Jumat (18/10/2019). Nantinya, kesempatan itu bisa digunakan Emil untuk merinci peraturan gubernur yang telah diterbitkan sebagai payung hukum TAP.
Sebaliknya, dewan pun harus menggali informasi sedetail mungkin terkait TAP yang selama ini dinilai kontroversi. Dewan bisa tanya tupoksi (tugas pokok dan fungsi) TAP seperti apa.
“Apakah bisa membatalkan program (kerja yang sudah disepakati dengan dewan)?” kata dia.
Jika dalam Pergub tersebut TAP berhak membatalkan program kerja, menurutnya sah-sah saja sehingga dewan tidak bisa mempersoalkan langkah tersebut.
“Tapi setahu saya, tim ahli itu untuk mendorong program yang sudah ada. TAP untuk mempercepat program yang sudah dilakukan,” kata Muradi.
Selain memuat landasan hukum terkait tupoksi TAP, Muradi pun berharap Pergub menyantumkan hak-hak apa saja yang bisa diperoleh tim ahli yang banyak diisi relawan dan pendukung Emil-Uu pada Pilgub Jabar 2018 itu. Bahkan, kata dia, tidak menjadi persoalan jika dalam payung hukum itu tercantum jelas besaran gaji yang akan diperoleh mereka.
Dia menilai, pemberian gaji yang jelas itu sangat penting untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti mengotak-atik APBD.
“Jadi kalau Kang Emil cukup berani, dijelaskan saja, aggarannya sekian. Itu bisa lebih clear,” kata dia.
Dengan memeroleh gaji yang jelas, Muradi meyakini TAP akan bekerja lebih profesional dan efektif sehingga terhindar dari hal-hal yang melanggar hukum seperti mengotak-atik program kerja dan APBD. Mereka akan menjalankan tupoksi yang sudah ada. Kerawanannya akan lebih besar kalau mereka tidak clear soal pendanaan.
Sebagai contoh, dia mengapresiasi keberadaan tim ahli di Pemprov DKI Jakarta yang diberi nama Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Menurut dia, tim bentukan Anies Baswedan itu lebih jelas dan transparan terkait tugas pembiayaannya.
“Kalau saya sih nganggap TGUPP di Jakarta jelas. Jelas tupoksinya, jelas anggarannya. Nah, DPRD Provinsi Jawa Barat harus segera memanggil Emil terkait polemik TAP ini,” kata dia.
(LIN)
