CIREBON, FOKUSJabar.id: Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menilai, langkah DPRD Provinsi Jawa Barat yang melakukan Hak Interpelasi tidak seharusnya terjadi.
Bahkan Uu mengajak para anggota dewan untuk membuka ruang komunikasi non formal agar menurunkan tensi politik. Uu memastikan dalam dialog tersebut, dirinya maupun Ridwan Kamil siap menjawab pertanyaan – pertanyaan anggota dewan.
“Kalau masalah interpelasi, mendingan kita komunikasi, toh kita sama berada di wilayah politik yang bisa dikomunikasikan dengan siapapun,” kata Uu seusai menyampaikan Orasi Ilmiah pada Wisuda Program Sarjana & Magister XX – Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Rabu (16/10/2019).
Menurut dia, dinamisnya suhu politik antara DPRD dengan Ridwan Kamil disebabkan karena salah paham. Terlebih, politik terkadang ada salah menafsirkan kebijakan , kata-kata bahkan salah menafsirkan keputusan.
Menurut dia, komunikasi politik menjadi cara ampuh menurunkan tensi dewan terhadap Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
“Daripada interpelasi, mending diadakan komunikasi yang intens dan lebih baik,” kata dia.
Sebelumnya, Partai NasDem memastikan Hak Interpelasi DPRD Jabar layak dilayangkan kepada Gubernur Jabar. Selain untuk mempertanyakan tata kelola pemerintahan dan dugaan proyek-proyek siluman, interpelasi diperlukan untuk mengungkap kejanggalan eksistensi Tim Akselarasi Pembangunan (TAP).
Ketua Fraksi NasDem DPRD Jawa Barat Tia Fitriani mengatakan, NasDem sebagai partai pengusung pertama saat Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018, bertanggungjawab terhadap dengan permasalahan antara Pemda dengan DPRD. Terlebih, keberadaan TAP yang dikabarkan bermanuver memangkas hak dan kewajiban Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Saya dengar, makanya harus dijelaskan. Kita tidak mengharamkan interpelasi. Kalau (TAP) itu sampai mengganggu institusi di Jawa Barat ini, kami bertanya,” kata Tia di Bandung.
(LIN)
